JAKARTA - Pemerintah diminta berhenti berpolemik soal kelembagaan ristek. Presiden harus fokus pada program dan target kerja ristek ketimbang bolak-balik memikirkan struktur organisasinya saja.
Anggota DPR RI Komisi VII Mulyanto mengatakan, PR besar dan mendasar soal ristek nasional kita adalah bagaimana membalikkan piramida iptek dari dominasi pemerintah, menjadi dominasi sektor privat, baik aspek lembaga litbang, SDM peneliti, maupun anggarannya.
BACA JUGA: Selama Ramadan Restoran Boleh Buka Hingga Sahur
Sekarang ini, imbuhnya, dari tiga aspek tersebut peran pemerintah 80 persen dan swasta di bawah 20 persen.“Di negara yang sudah maju termasuk Malaysia atau Thailand, piramidanya terbalik. Peran swastanya yang dominan menjadi pusat gravitasi pembangunan iptek. Sudah piramidanya terbalik, anggarannya kecil dan tersebar di berbagai lembaga riset,” terangnya, Senin (12/4).
BACA JUGA: Indonesia Bakal Punya Sarana Pelatihan Konstruksi Layang Berstandar Internasional, Berpotensi Penuhi Tenaga Kerja di ASEAN
Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi di era Presiden SBY ini minta Pemerintah sebaiknya fokus pada kebijakan, insentif-disinsentif, dan riset dasar-frontier. Jangan berkutat pada urusan kelembagaan, sehingga terkesan yang pemerintah lakukan adalah pembangunan bidang iptek bukan iptek untuk pembangunan.“Jadi jangan heran kalau soal hilirisasi/komersialisasi iptek atau pembangunan inovasi teknologi kita tertinggal dibanding negara tetangga sekalipun,” tandas Mulyanto. (khf/fin)
