Hari Ini Daftar Kemenkumham, Jokowi Harus Beri Sanksi Moeldoko

JAKARTA - Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara telah menetapkan Moeldoko sebaagai Ketua Umum. Hasil KLB Demokrat dipastikan akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Pendiri Partai Demokrat, Hencky Luntungan mengatakan pengurus Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara dipastikan akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Rencananya hari ini, Senin (8/3).

"Baru mau masuk kan besok, hasil KLB," ujarnya, Minggu (7/3).

BACA JUGA:  Gatot Nurmantyo Akui Pernah Tolak Tawaran Kudeta AHY Karena Ingat Jasa SBY

Dikatakannya, saat ini Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memang masih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Namun setelah didaftar ke Kemenkum HAM dan diverifikasi maka akan berubah sesuai dengan hasil KLB Deli Serdang.

"Kalau sudah besok masuk, maka dia (Kemenkum HAM) akan memverifikasi," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB, Marzuki Alie memastikan hasil KLB akan didaftarkan ke Kemenkum HAM untuk mendapatkan surat keputusan (SK).

"Iyalah (hasil KLB Demokrat diserahkan ke Kemenkum HAM), aturannya kan begitu," katanya.

BACA JUGA:  Begini Kondisi Kesehatan Penyebab Seseorang Batal Menerima Vaksin Covid-19

Dijelaskannya, setelah proses administrasi selesau, maka hasil tersebut akan diserahkan ke Kemenkum HAM.

"Sedang diproses sih, sedang dijalankan proses administrasi semuanya," ujarnya.

Terkait keabsahan hasil KLB Demokrat Deli Serdang, dia menyerahkan ke pengadilan. Bila melihat AD/ART dari Kongres V Demokrat di Jakarta, menurutnya, Partai Demokrat dalam cengkeraman Keluarga Cikeas.

"Kalau keabsahan itu nanti di peradilan ya, karena kalau melihat Anggaran Dasar yang tahun 2020, itu partai ini sudah dikuasai secara penuh oleh Keluarga Cikeas, bagaimana bisa KLB kalau persetujuan KLB harus persetujuan Cikeas, kan nggak mungkin. Jelas itu mencederai nilai-nilai demokrasi yang diusung Partai Demokrat," imbuhnya.

BACA JUGA:  Andi Arief Jawab Mahfud MD: KLB di Sumut Perbuat Melawan Hukum, Negara Harus Hadir

Di sisi lain, peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli menilai keterlibatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko KLB Partai Demokrat sangat kentara. Terlebih dia juga terpilih sebagai Ketua Umum. Karenanya, seharusnya Presiden Joko Widodo memberi sanksi kepadanya, agar tak ada anggapan Istana terlibat di dalamnya.

"Mestinya harus menegur dan memberi sanksi. Artinya sanksinya dia harus dinonaktifkan atau dia melepaskan jabatannya sebagai KSP," ujarnya.

Dinilainya, apa yang dilakukan Moeldoko sangat tidak etis dalam proses demokrasi politik. Hal yang dilakukan mantan Panglima TNI itu sudah terlalu vulgar.

"Ini yang saya bilang itu, tidak etis, vulgar, dan betul-betul demokrasi terancam. Kedaulatan partai terancam, jadi mestinya kejadian ini ya tidak boleh terulang lagi," terangnya.

BACA JUGA:  Demokrat ‘Dirampok’ Orang Istana, Pengamat: Lebih Jorok dan Jijik Dibanding Orba

Jika dikaitkan dengan kasus serupa pada pemerintahan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus perebutan PKB, dia menilai jauh berbeda. Saat ini benar-benar dipertontokan Moeldoko yang notabenenya orang yang berada dekat dengan Jokowi. Untuk itu, Istana perlu segera bicara bahwa mereka tak terlibat dalam gerakan yang dilakukan Moeldoko.

"Karena kalau tidak itu, maka orang akan ada tuduhan-tuduhan tadi. Tuduhan-tuduhan yang menilai adanya keterlibatan rezim dalam KLB demokrat, bahwa pihak istana tahu tentang itu," ujarnya.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun menyebut pengambilalihan atau kudeta yang dilakukan KLB Deli Serdang merupakan tindakan tak terpuji.

BACA JUGA:  Menko Perekonomian Optimis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021 Capai 5,3 Persen

"Dinobatkan sebagai ketua umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumut. Sungguh sesuatu yang tidak terpuji, tidak ksatria, dan memalukan karena jauh dari moral etika dan keteladan di partai ini," tegas AHY.

Dia menegaskan akan melawan kelompok yang dipimpin Moeldoko. Dia meminta pendukungnya melawan, karena Moeldoko menguasai Partai Demokrat dengan cara tidak sah.