JAKARTA- Eks Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritisi pernyataan dari pakar hukum tata negara Refly Harun yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya untuk satu kelompok.
Ferdinand mengatakan, Jokowi dipilih secara demokrasi. Seharunya kelompok yang berseberangan mau menerima Jokowi.
"Pendapat ini bersumber dari sebuah kehidupan yang tak menerima demokrasi secara utuh. Demokrasi kita telah memilih Jokowi sebagai Presiden terpilih dan harusnya kelompok yang kalah seperti Refly Harun menerima hasil demokrasi yang sah dan bukan beropini seperti ini," kata Ferdinand di twitternya, Senin (25/1).
Ferdinand bilang, Jokowi hadir sebagai Presiden bagi semua. Itu bisa dilihat ketika rivalnya di Pilpres, yakni Prabowo dan Sandiaga Uno dirangkul masuk kabinet.
"Jokowi sebagai Presiden jelas mengurusi seluruh rakyat pemilihnya maupun yang tidak memilihnya. Bahkan Prabowo dan Sandi Uno dirangkul jadi bagian pemerintahan," katanya
Ferdinand menilai apa yang disampaikan Refly Harun merupakan opini sesat.
"Lucunya, Refly Harun beropini seolah Jokowi hanya presiden bagi pendukungnya. Refly yang sesat opini, Jokowi yang dia salahkan. Ngaco," katanya.
Sebelumnya, Refly Harun menilai, saat ini ada kelompok yang mempersepsikan posisi Presiden Jokowi hanya menjadi presiden untuk kelompok mereka.
Menurut Refly, kelompok itu yang cenderung membuat citra Jokowi jadi buruk di mata publik. Karena para pendukung Jokowi seolah mempersepsikan presiden itu adalah presiden kelompok mereka.
"Presiden dianggap sebagai presidennya cebong. Lalu ada istilah baru, Kadrun misalnya. Dan setiap saat, bahwa seola-ola yang dikatakan Kadrun itu bukan rakyatnya Jokowi. Konsep bernegara kita jadi tidak benar," ucap Refly Harun melalui chanel YouTubenya.
Menurut mantan Komisaris PT Pelindo I ini, seharusnya jika ada perdebatan horizontal, antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat yang lain, maka presiden harus menjadi penengah. "Tapi Presiden harus menjadi presiden kita semua," katanya.
Menurut dia, fenomena sosial ini terjadi karena peninggalan dari Presidential Threshold yang membagi pengelompokan masyarakat ini.
"Dan masih terasa sekarang, siapa pun yang kritis dengan pemerintahan Jokowi, pasti ada saja orang yang menghantam bahkan ingin memenjarakan. Itu sangat buruk bagi masa depan demokrasi kita," katanya. (dal/fin).
