Tugas Berat Bendahara Parpol

JAKARTA – Upaya KPK dalam memerangi korupsi semakin menjadi. Dalam waktu berdekatan, dua menteri pembantu Joko Widodo dicokok. Edhy Prabowo dan Juliari Batubara.

Keduanya petinggi partai. Edhy, Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan. Juliari, menjabat Wakil Bendahara umum. Sama-sama berurusan dengan keuangan partai politik. Sejumlah pengamat memberikan pandangannya. Semua satu suara, perlu ada evaluasi dan kontrol.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan sudah menjadi rahasia umum. Bendahara partai bertanggung jawab mencarikan sumber keuangan bagi partainya. Bahkan, bisa dibilang, menteri adalah ‘ATM’ bagi partai.

BACA JUGA:  Sah! Pekerja yang Tak Libur pada 9 Desember Berhak Dapat Uang Lembur

Hanya saja, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu ada ada investigasi dan penyelidikan lebih mendalam untuk menelusuri dana korupsi. Sulit bagi penegak hukum untuk menembusnya.

“Semua juga tahu, saya yakin itu. Bahkan, sesama politisi saya yakin tahu. Termasuk presiden. hanya saja, menjadi tanggung jawab masing-masing gitu lho. Jangan dikaitkan ke yang lain atau partai,” terangnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini juga melanjutkan, setiap jabatan yang diemban, memiliki tanggung jawab dan konsekuensi masing-masing. Sehingga, jika ada menteri yang tersangkut korupsi, menjadi hal wajar dalam politik di Indonesia.

BACA JUGA:  Penanganan Darurat Banjir Kota Medan dan Tebing Tinggi Ditargetkan Selesai Tiga Minggu

“Ini kan sudah menjadi lingkaran setan yang terus berulang. Kita tidak tahu akan selesai sampai kapan. Karena, mereka itu diterget oleh partai. Untuk mencari pundi-pundi bagi kelangsungan partai,” bebernya kepada Fajar Indonesia Network, Senin (7/12).

Terlebih, Pemilu 2019 lalu dipastikan banyak menyedot anggaran dari partai. Kas-kas partai kosong. Perlu ada modal tambahan dan persiapan untuk perhelatan pemilu berikutnya.

Terpisah, Pengamat Politik Nasional Emrus Sihombing mengatakan, menyikapi dua menteri yang tersangkut KPK, perlu ada evaluasi dan kontrol yang dilakukan langsung oleh presiden.

“Tidak perlu reshufle besar-besaran, karena itu akan memulai dari nol lagi,” kata Akademisi Universitas Pelita Harapan tersebut.

BACA JUGA:  Menteri Tersandung Korupsi Bansos, Postingan Musisi Anji Ikut Diekspos

Emrus meyakini, jika fenomena ini bisa menjadi fenomena gunung es. Artinya, yang muncul ke permukaan baru sedikit. Semakin ke bawah semakin besar. Dan jika mencair, justru akan semakin memburuk.

“Nah, apakah menteri yang lain tersangkut juga? Jadi pak presiden perlu melakukan evaluasi dan kontrol. Kalau gunung es ini kan berbahaya. Karena itu presiden perlu dilakukan pengkajian mendalam,” paparnya.

Emrus juga meyakini jika ada permasalah dalam pemerintahan. Ia menyarankan perlu dilakukan dua hal, yang pertama, adalah membuat kementerian inspektorat yang bertugas mengawasi kementerian secara keseluruhan.

“KPK di eksekutif, fungsinya seperti melakukan tugas KPK kecil di dalam. Nantinya, jika terdapat kejanggalan bisa langsung melaporkan ke presiden, atau diganti atau apa,” terangnya.

Alternatif kedua, presiden membentuk tim di istana yang melakukan kontrol terhadap semua menteri dan kementerian. Jadi pengawasan kementerian dan lembaga di bawah presiden langsung. “Jadi itu mengawasi semua,” terangnya.

Sebelumnya, Pengamat Politik Rocky Gerungjuga ikut angkat bicara. Kasus korupsi Juliari ada hubungannya dengan partai. Sudah menjadi hal umum, bagi bendahara mendapat tugas untuk mengumpulkan uang yang ditujukan ke partai.

“Depsos itu kan berlimpah APBN yang masuk ke sana. Jadi memang sebut saja ada kesengajaan untuk rampok uang negara, ditaruh di situ sebagai pejabat strategis, yang tahu keuangan dan disesuaikan untuk kebutuhan partai,” kata Rocky.

Menurutnya, Pemilu 2019 lalu telah membuat kantong-kantong partai habis. Termasuk gelaran Pilkada di 270 daerah yang membuat isi kantong partai habis.