Ubaid menilai, selama setahun ini pendidikan rakyat cenderung diabaikan. Pemerintah dilihatnya cenderung fokus memperhatikan pada pendidikan formal.
"Setahun ini pendidikan rakyat diabaikan. Pemerintah terlalu fokus di pendidikan formal. Sementara pendidikan non formal dan pendidikan berbasis masyarakat tidak mendapat tempat dan perhatian pemerintah," ujarnya.
BACA JUGA: Five Vi: Cadar Itu Sunnah Menurut 4 Mazhab, Muslim Kok Benci Syariat Islam?
Ubaid juga mempertanyakan terkait langkah Jokowi menggabungkan pendidikan dasar serta menengah dengan pendidikan tinggi dalam satu kementerian. Menurutnya, belum ada terobosan yang menonjol setelah dilakukan penyatuan tersebut.Bahkan, problem kualitas guru di sekolah masih menjadi urusan Dikdasmen, belum menjadi persoalan yg terintegrasi juga di perguruan tinggi (LPTK).
"Meski pendidikan tinggi dan Dikdasmen (pendidikan dasar dan menengah) sudah disatukan, tapi belum ada langkah terobosan atas sinergi ini," terangnya.
Belum lagi masalah tata kelola sekolah dan implementasi kebijakan pendidikan yang dilihat Ubaid masih buruk. "Transparansi dan akuntabilitas masih menjadi isu sentral yang masih tersumbat di level bawah. Akibatnya memperburuk tata kelola sekolah, kualitas pendidikan, dan melemahkan partisipasi masyarakat," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR-RI Syaiful Huda juga menyoroti kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam sektor pendidikan. Menurutnya, belum banyak yang dapat mengubah wajah Pendidikan di Tanah Air.
BACA JUGA: BNPP Pasang Termosafe di Tiga PLBN Provinsi Nusa Tenggara Timur
Terlebih, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya disibukkan dengan mitigasi krisis akademik maupun mitigasi kirisis ekonomi bidang pendidikan akibat pandemi covid-19."Kami menilai belum banyak perubahan yang dilakukan Kemendikbud di bawah komando Menteri Nadiem Makarim selama satu tahun terakhir. Mas Menteri dan jajarannya tampaknya masih berjibaku mengatasi dampak covid-19 di bidang Pendidikan yang memang memunculkan banyak persoalan," kata Huda.
Huda mengatakan, bahwa sebelum datang pandemi covid-19, Kemendikbud memang telah meluncurkan program Merdeka Belajar maupun Kampus Merdeka. Program tersebut menekankan pada perubahan paradigma belajar, yakni satuan pendidikan diberi keleluasaan lebih besar dalam memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat mereka.
"Namun, program ini sepertinya belum sempat diterjemahkan secara regulatif di tataran impelementasi karena pandemi covid-19," ujarnya.
BACA JUGA: Dukung Omnibus Law, Rizal Ramli Sindir Gatot Nurmantyo: Kelihatan Aslinya
Huda menilai, program Merdeka Belajar yang berisi empat program seperti penghapusan Ujian Nasional (UN), penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengantian Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang lebih fleksibel belum sepenuhnya terimplementasikan di lapangan.Kemendikbud hanya mempercepat penghapusan UN yang harusnya dilakukan tahun 2021, tetapi akhirnya bisa dilaksanakan tahun ini. Kendati demikian, hal itu dilakukan semata karena kondisi darurat covid-19, bukan atas sebuah rencana yang tersusun rapi.
"Buktinya asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai alat ukur baru pengganti UN belum dilakukan oleh Kemendikbud," katanya.
Huda juga mencatat, upaya pelaksanaan zonasi PPDB yang lebih fleksibel ternyata juga belum terimplementasi baik di lapangan. PPDB 2020/2021 ternyata memunculkan banyak masalah yang memicu protes para wali murid.
BACA JUGA: Kasus Munir Jangan Dihentikan, Selidiki Pula Meninggalnya Pollycarpus
Perbedaan tafsir terhadap Permendikbud Nomor 44/2019 tentang PPDB oleh beberapa Pemerintah Provinsi (Pemprov) menjadi salah satu penyebabnya. Fakta ini menunjukkan kurangnya soliditas komunikasi antara Kemendikbud dan Dinas Pendidikan masing-masing provinsi."Kami berharap ini diantisipasi sejak dini sehingga PPDB tahun depan tak akan kisruh lagi,” katanya.
Dalam konteks mitigasi dampak covid-19 di bidang Pendidikan, kata Huda, juga banyak ditemukan indikasi kekurangsigapan Kemendikbud dalam melakukan antisipasi. Satu hal yang paling jadi sorotan adalah lambannya Kemendikbud dalam merilis kurikulum adapatif saat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
"Hal ini berimbas pada beratnya beban siswa dan orang tua siswa saat harus belajar dari rumah. Sebagian pengajar hanya memberikan tugas dan tugas sehingga membuat siswa dan orang tua siswa tertekan," pungkasnya.
