Mobilitas Penduduk Harus Dikaitkan dengan Daya Dukung Lingkungan

JAKARTA- Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap pekerja migran. Pasalnya, hak hak dasar mereka dan keluarganya amat memprihatinkan. Pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan kurang mendapat perhatian. Padahal para pekerja migran yang berjuang menafkahi keluarganya dari negeri orang adalah "pahlawan". Ini karena mereka ikut berkontribusi meningkatkan pundi-pundi devisa negara.

"Pertanyaannya ada apa dengan pembangunan ekonomi regional? Utamanya pembangunan pertanian," ujar Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dwi Listyawardani setengah bertanya ketika memberikan sambutan pembukaan pada Webinar Series Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Pembangunan Berwawasan Kependudukan, Selasa (6/10/2020).

Menurut Dwi Listyawardani, hingga saat ini sumber nafkah penduduk sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian. Meski bergeser ke industri dewasa ini, tapi pembangunan tetap berbasis pertanian. Dari fakta yang ada, demikian Dwi, kini sektor pertanian tidak lagi diminati oleh generasi saat ini. Untuk mendapatkan penghasilan yang layak, mereka lebih memilih menjadi pekerja migran. Padahal, kondisi ini akan menjadi masalah dari aspek kependudukan.

"Kabupaten Lamongan (Jawa Timur) contohnya. Pimpinan daerahnya tidak masalah terjadi migrasi penduduk di wilayahnya. Tapi dari aspek penduduk, itu masalah. Karena penduduk yang berpindah tetap akan menjadi masalah bagi daerah tersebut nantinya," tandas Dwi.

Dwi mengatakan, saat ini struktur penduduk belum dipertimbangkan sebagai potensi produktifitas.

Sebagai potensi yang akan berpengaruh pada capaian bonus demografi. Di bagian lain penjelasannya, Dwi mengingatkan bahwa persebaran atau mobilitas penduduk harus dikaitkan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. "Bukan semata karena faktor ekonomi, tapi faktor alam juga harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya," ujar

Dwi. Untuk itu, saat ini BKKBN tengah membuat "blue print" kependudukan. Namun diingatkan bahwa tidak ada kebijakan kependudukan yang sifatnya nasional. Tapi lebih kepada spesifik kedaerahan. "Kita sedang cari format umum, dan kemudian baru masuk ke daerah," jelasnya.

Diakui Dwi, hingga kini pengetahuan masyarakat, termasuk pejabat, tentang pembangunan berwawasan kependudukan masih terbatas. "Untuk itu kami akan fasilitasi pemahaman tentang pembangunan berwawasan kependudukan hingga ke tingkat daerah," tambahnya.

Dwi mengatakan penduduk Indonesia haruslah memiliki semangat sebagai pekerja keras, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. "Informaai teknologi harus dikuasai agar SDM kita bisa berkualitas," tuturnya.

Namun bukan hanya sekedar berkualitas, menurut Dwi, kondisi itu harus juga diimbangi dengan jumlah penduduk yang seimbang dari sisi kuantitas. Kualitas dan kuantitas penduduk harus juga dilandasi oleh nilai-nilai positif dalam keluarga.

"Sumber daya keluarga inilah yang menjadi salah satu penentu keberhasilan anggota keluarga," terang Dwi.

Pada bagian lain penjelasannya, Dwi mengungkapkan beberapa persoalan yang harus dituntaskan di sektor kependudukan. Yakni, pengendalian urbanisasi untuk pemerataan penduduk dengan tetap memperhitungkan Pulau Jawa sebagai sumber cadangan nasional seperti beras.

Selain itu, "baby boomers" masih menguasai ekonomi. Modal dan investasi masih dikuasai oleh kelompok ini. Berikutnya, perlu adanya perbandingan produktifitas antar kelompok umur dan nilai-nikai ekonomi individu. "Lainnya, berupa pemetaan kualitas SDM antar wilayah yang mempengaruhi kualitas SDM secara keseluruhan," ujar Dwi dalam webinar bertemakan "Nowhere, Everywhere".

• Mobilitas lintas negara

Webinar yang dipandu Dr. Herry Yogaswara MA, Kepala pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini menampilkan pembicara Dr. Salut Muhidin, Senior Demographer, Macquarie University, Sydney, Australia. Dalam paparannya yang mengangkat isu tren mobilitas lintas negara, Salut mengatakan persentase migran Indonesia pada 2019 lalu 75 persen karena alasan bekerja. Selebihnya karena alasan konflik, "climed change" atau masalah lainnya.