SENGKANG - Penyaluran bantuan kuota internet kepada pelajar di Wajo dipastikan tidak merata. Kebijakan itu disebut tidak wajib.
Sekretaris Disdikbud Wajo, Mahmud Bara, mengakui, kebijakan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian kuota internet sudah diperintahkan kepada semua kepala sekolah (kasek).
Namun jika semua pelajar belum mendapat jatah, tidaklah menjadi masalah. Sebab sebelum pandemi pengguna dana BOS ada porsinya.
BACA JUGA: Hidung Anda Mampet Setiap Malam? Mungkin Inin Penyebabnya
"Sifatnya bukan keharusan. Karena itu dana BOS ada kegiatannya. Kecuali sekolah memiliki dana BOS lebih," ujarnya di kantornya seperti dikutip dari Harian Fajar (Fajar Indonesia Network Grup), Jumat, 2 Oktober.Padahal Pemkab Wajo berharap bantuan kuota itu mendukung pembelajaran jarak jauh. Peserta didik tidak tersentuh bantuan dari dana BOS, diusahakan memperoleh bantuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahap satu ini.
BACA JUGA: Disambangi Presiden, Brantas Abipraya Siap Dongkrak Pariwisata di Labuan Bajo
"Ada sekitar 5.000 nomor telepon diusulkan ke Kemendikbud. 10 gigabyte per orang nanti," sebutnya.Ketua Komisi IV DPRD Wajo, AD Mayang berharap Pemkab Wajo mengawal bantuan kuota subsidi tersebut. Supaya bisa sedikit meringankan beban dari orangtua siswa.
"Kalau pasti Wajo dapat bantuan itu. Ya diusahakan prioritaskan kepada warga yang pendapatannya terdampak Covid-19," kuncinya. (man/dir)
