Karenanya, sangat perlu upaya reformasi pemasyarakatan. Sebab persoalan peredaran narkotika di lapas tidak bisa tuntas secara parsial.
"Saya sudah lihat sendiri kondisi dalam rutan ataupun lapas sangatlah kumuh. Perbandingan jumlah sipir dan penghuni lapas pun sangat timpang. Akibatnya, pergerakan narapidana seakan tidak terkendali dan pengawasan menjadi lumpuh," katanya.
Akibat lumpuhnya pengawasan, lanjut politisi Partai Demokrat ini, para bandar di dalam lapas bisa bergerak bebas.
"Maka, lakukan reformasi seluruhnya. Kemarin karutan (kepala rutan) dan kepala keamanan sudah. Lanjutkan hingga ke tingkat kepala kantor wilayah dan kadiv PAS," ucapnya.
Menurut dia, selama ini di dalam lapas dan rutan selalu membiarkan bandar besar bertemu setiap hari dengan pecandu. Bahkan, dengan banyaknya oknum petugas yang memanfaatkan situasi, membuat masalah ini makin merajalela.
"Secara tidak langsung, sistem ini sudah membentuk pasar baru dan bukannya menyembuhkan, malah membuat kronis tingkat peredaran," ungkapnya.
Sementara pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengungkapkan yang paling mendesak adalah penguatan pengawasan.
"Tingkat pengawasan yang lemah. Kementerian Hukum dan HAM secara monitoring evaluasinya tidak berjalan," ujarnya.
Dia mencontohkan saat polisi menangkap seorang narapidana dari Lapas Salemba berinisial AU (42) dan seorang kurir ekstasi berinisial MW (36) karena diduga memproduksi narkotika, psikotropika, dan obat terlarang di salah satu ruangan pribadi Rumah Sakit (RS) Swasta AR pada Rabu (19/8) lalu.
"Berarti ada dugaan persekongkolan, tidak mungkin berjalan kalau tidak ada yang melindungi, mereka sama-sama tahu ada aktor intelektual yang atur, ada eksekutor, dan ada jaringannya. Ini juga ada perantaranya," katanya.
Dia mengatakan jaringan narkoba di lingkup lapas seakan menjadi fenomena "gunung es". Sebab para pelakunya telah menjalankan aksi mereka secara rapi.
"Eksekutor di lapangan bisa saja melibatkan oknum sipir. Pertanyaannya, dapat bahan baku dari mana mereka?, berarti kan ada pemasok dan ada permintaan, ada bandarnya yang tampung dari hasil produksi itu, termasuk ada yang memasarkan dan jaringan," katanya.
Dibutuhkan komitmen kuat dari para pemangku kebijakan untuk menuntaskan kasus tersebut.
"Tidak mudah dibongkar, butuh keberanian orang kuat. Kejadian itu bentuk salah langkah, perlu evaluasi juga. Harus dibersihkan. Sistem pengawasannya lemah dan pembinaannya juga. Napi bisa leluasa, berarti kan ada yang memberikan akses, siapa mereka? itu orang-orang yang perlu diganti untuk memutus mata rantai distribusi," katanya.(gw/fin)
