Pendampingan Hukum Pinangki Munculkan Konflik Kepentingan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolamgo memandang rencana pendampingan hukum Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari institusi kejaksaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kasus Joko Tjandra berpotensi memunculkan konflik kepentingan.

Nawawi mengatakan, Pinangki tak pantas mendapat pendampingan dalam proses hukum. Ia justru khawatir pendampingan dapat menimbulkan kecurigaan publik.

BACA JUGA:  Begini Cara Cek Apakah Namamu Terdaftar sebagai Penerima BLT Rp 600 Ribu

"Pendampingan itu akan semakin menimbulkan prasangka kecurigaan publik dan dangat memberi kesan ketertutupan kejagung dalam menangani kasus dimaksud," ujar Nawawi ketika dihubungi, Kamis (20/8).

Maka dari itu, Nawawi meminta Kejaksaan Agung dapat mempertimbangkan kembali upaya pendampingan Pinangki dalam perkaranya.

BACA JUGA:  Lelang Kebaya saat Tunangan dengan Denny Sumargo, Ini Kata Dita Soedarjo

"Akan sangat baik bagi kejagung jika meninjau kembali rencana pendampingan jaksa P (Pinangki) hanya karena argumen yang bersangkutan masih berstatus jaksa," tutur Nawawi.

Terpisah, Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Setia Untung Arimuladi menegaskan tidak akan memberikan pendampingan hukum terhadap Pinangki. Sebab, menurut dia, kasus Pinangki bukan merupakan permasalahan hukum yang berkaitan dengan tugas profesional seorang jaksa.

BACA JUGA:  Potensi Bayern dan Lewandowski Pecahkan Rekor di Final Liga Champions

"Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) tidak akan memberikan pembelaan terhadap Jaksa PSM (Pinangki), mengingat perbuatan yang bersangkutan bukan merupakan permasalahan hukum yang terkait dengan tugas profesinya sebagai Jaksa, melainkan telah masuk dalam ranah pidana," ujar Setia dalam keterangan tertulis.

Setia memaparkan, pada dasarnya setiap anggota PJI berhak mendapat pendampingan hukum, termasuk Pinangki. Hal itu diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d Anggaran Rumah Tangga PJI. Pemdampingan hukum, kata dia, diberikan dalam bentuk penyiapan pendampingan oleh penasihat hukum guna memastikan terpenuhinya hak-hak anggota yang menghadapi masalah hukum sesuai KUHAP.

BACA JUGA:  Sinopsis Code Name: Geronimo, Kisah Perburuan Osama Bin Laden

"Adapun pendampingan diberikan oleh penasihat hukum profesional, sehingga tidak menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest) dengan proses hukum yang sedang berjalan," ucap dia.

Hanya saja, menurut Setia, pendampingan hukum pada hakikatnya diberikan sebagai bentuk kewajiban organisasi dan diberikan kepada setiap anggota sebagai hak. Dalam hal menghadapi permasalahn hukum terkait dengan tugas profesi anggota selaku jaksa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

BACA JUGA:  Ucap Selamat ke Rocky Gerung dkk, Iwan Fals Dianggap Telah Kembali ke Jalan Lurus

"PJI sebagai pilar institusi Kejaksaan Republik Indonesia mendukung visi dan misi organisasi untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dengan menindak Jaksa yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga untuk memberikan pendampingan hukum, perlu mempertimbangkan kepentingan Institusi Kejaksaan yang lebih besar," tutur Setia.

Setia menyatakan, kasus Pinangki ini dapat menjadi peringatan bagi jaksa lain untuk tidak bermain-main dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan pengabdian bagi institusi.

BACA JUGA:  BTN- REI Bagikan Sembako untuk Warga Terdampak COVID-19

"Saya selaku Ketua Umum PJI mengajak untuk bersama sama bersatu menjaga integritas, profesional, ikhlas dalam bekerja, dan berkarya untuk masa depan Institusi Kejaksaan yang lebih baik," tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Hari Setiyono mengatakan, saat ini Jaksa Pinangki masih berstatus sebagai jaksa dan masuk dalam organisasi kejaksaan yaitu Persatuan Jaksa Indonesia (PJI). Dengan masih melekatnya status Jaksa dalam diri Pinangki, maka ia tetap mendapat pendampingan hukum dari PJI jika terjadi masalah.

BACA JUGA:  Penandatanganan MoU Gojek dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan

"Sepanjang jaksa dan masih jaksa menjadi anggota persatuan Jaksa maka hak yang bersangkutan tetap dipenuhi sebagai wujud dari organisasi memberikan hak ke anggotanya," kata Hari di Kejaksaan Agung, Selasa (18/8).

Meski telah diberikan pendampingan, Hari menjelaskan, jika Pinangki memiliki pendamping sendiri dan tidak menggunakan pendamping yang diberikan PJI, itu tidak menjadi permasalahan.

"PJI menunjuk penasihat hukun diterima atau tidak terserah," kata Hari. (riz/gw/fin)