Diungkapkannya, dari total 74.953 desa yang ada di seluruh Indonesia, 52 desa di antaranya tercatat diblokir oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena masih diharuskan melakukan verifikasi ulang terhadap status desanya. Akibatnya mereka tidak dapat menerima Dana Desa yang menjadi sumber pendanaan untuk BLT Dana Desa.
"Di antaranya di Konawe, karena memang perlu ada verifikasi ulang terhadap status desanya," katanya.
Sementara itu, di beberapa daerah yang tercatat belum menyalurkan BLT Dana Desa hingga saat ini diakui karena terkendala isu geografis.
"Yang belum salur itu ada 3 kabupaten di Papua dan 1 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) itu kendalanya karena kendala geografis. Karena ngambil duit untuk dibawa ke desa itu butuh waktu dan biaya yang sangat tinggi," katanya.
Secara akumulasi, Mendes merinci bahwa dari total 74.953 desa yang ada di seluruh Indonesia, ia menyebutkan ada 57 desa yang kemungkinan tidak menerima Dana Desa karena status desanya perlu diverifikasi ulang dan 61 desa tidak menyalurkan BLT Dana Desa karena warganya dianggap tidak layak, sehingga total desa yang berpotensi menerima BLT Dana Desa adalah sebanyak 74.835 desa.
Oleh karena itu, ditegaskan bahwa penyaluran BLT Dana Desa tidak akan mencapai 100 persen dari total 74.953 desa yang ada di Indonesia, karena ada 118 desa yang tidak potensial menyalurkan BLT Dana Desa.(gw/fin)
