"Saya kira perlu juga didorong agar, kementerian/lembaga yang berkompeten terhadap penanganan karhutla bisa mengalokasikan anggarannya untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar," katanya lagi.
Terakhir menurut Tito adalah melakukan kerja sama dengan swasta. Sebab, menurutnya banyak perusahaan besar yang terganggu dengan karhutla.
"Tak hanya itu, ada potensi pos anggaran lain dari pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan karhutla," katanya.
Contohnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan.(gw/fin)
