Dewan Dorong ASN dan Pejabat Tes Urine

MAMUJU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar mendorong agar pemeriksaan tes urine dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk pejabat.

Hal tersebut, disampaikan Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi. Dirinya mengatakan komitmen ini perlu diterapkan sesuai kesepakatan dari seluruh instansi atau lembaga kementerian dan pemerintah daerah pada peringatan Hari Anti Narkoba Indonesia (HANI) 2020 pada Jumat lalu diimplementasikan secara nyata.

"Bisa dilakukan pemeriksaan tes urin secara masif untuk kalangan ASN," kata Suraidah seperti dikutip dari Sulbar Ekspres (Fajar Indonesia Network Grup), Senin 29 Juni.

Ia menambahkan perlunya ditingkatkan pemeriksaan, terutama ASN apalagi ada kasus narkoba baru-baru yang melibatkan pegawai Pemprov Sulbar.

"Kemarin ada kasus melibatkan pegawai Pemprov. Makanya perlu ditingkatkan pemeriksaannya secara massif," tambahnya.

Suraidah juga menegaskan agar tes urine di Lingkup Pemprov Sulbar lebih dimasifkan lagi, termasuk para pejabat dan lingkup DPRD Sulbar.

"Termasuk pejabat maupun anggota DPRD Sulbar, ini usulan bisa sampaikan. Jadi untuk penentuan pejabat di lingkup ASN perlu menyertakan hasil pemeriksaan dari BNN," tegas Suraidah.

Sebelumnya, Kepala BNNP Sulbar Brigjen Polisi Kenedy mengatakan, terakhir melakukan tes urine terhadap sejumlah instansi di Sulbar saat Februari lalu. Setelah itu, pergerakan BNNP Sulbar dalam melakukan tes urine dibatasi akibat kebijakan Work From Home (WFH) demi mencegah penyebaran Covid-19.

Diapun mengaku, dari 22 kasus selama 2020 telah ditemukan fakta baru bawa tingginya permintaan narkoba di Sulbar.

"Justru selama pandemi ini, harga narkoba itu naik karena banyaknya permintaan. Indikasi ini dari pemeriksaan salah satu pelaku temuan BNN," tuturnya.

Kenedy berharap, masyarakat terus aktif melaporkan, khususnya pengguna yang ingin berhenti dari pengaruh narkoba. Kata dia, di Sulbar sudah banyak laporan yang langsung dari pengguna, pihaknya pun menjamin kerahasiaan bagi pengguna yang berinisiatif melaporkan diri demi pemulihan.

"Ini salah satu solusi yang bisa kita tempuh, penyembuhan, masyarakat harus sadar untuk hidup seratus persen," tandasnya. (hab)