"Hingga hari ini kami sudah terima 222 jenazah. Kami sediakan ambulans gratis sampai ke kampung halaman," kata Benny.
Sementara Kepala Pengamanan dan Penegakan Hukum Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Laksamana R Eko mengatakan pihaknya telah menyediakan pintu masuk dan karantinan bagi
PMI. Lokasi tersebut berada di Batam Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Bali.
Para pekerja migran yang kembali ke Tanah Air dan dinyatakan positif atau reaktif COVID-19 akan menjalani masa karantina lebih dulu di tempat yang sudah disiapkan.
"Begitu terjadi pemulangan pekerja migran, bidang operasional butuh pemantauan. Kami mengamankan dan monitor, itu bagian dari pengamanan. Kami memonitor dari rencana kedatangan sampai ke Indonesia, testing, karantina, sampai pengembalian," kata Eko.
Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
mengatakan PMI merupakan warga negara VVIP, sehingga harus dijamin keamanan dan keselamatannya.
“PMI harus mendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan merugikan lainnya. PMI merupakan warga negara very very important person/VVIP yang perlu dijamin keamanan dan keselamatan dalam bekerja,” kata Moeldoko.
Ditegaska Moeldoko, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk melindungi para pekerja migran dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak layak. Para pekerja migran harus memperoleh perlindungan yang memadai dari negara.
“Kantor Staf Presiden (KSP) sangat mendukung upaya perubahan untuk membantu para pekerja migran. Presiden Joko Widodo memiliki semangat yang kuat untuk mengubah yang hal kotor menjadi bersih, sesuatu yang lambat jadi cepat, efektif dan efisien,” ujarnya.
Maka dari itu, KSP juga mendorong BP2MI untuk menjamin kenyaman dan keselamatan para pekerja migran Indonesia.
“PMI harus diperlakukan dengan baik, merasa nyaman, tidak terganggu dan bahagia saat bekerja dan pulang ke Indonesia,” ujarnya.(gw/fin)
