PULANG PISAU - Memanfaatkan waktu libur di tengah Pandemi Covid-19, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lahan potensial yang merupakan kawasan aluvial pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Provinsi Kalimantan Tengah.
Lahan tersebut merupakan bagian dari rencana dari lokasi program pengembangan food estate sebagai daerah yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa dan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020 - 2024.
”Saya datang ke Kalteng untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo,” terang Basuki, Minggu (14/6).
Terlebih, kata dia, Kalteng sebagai kawasan food estate atau pusat pengembangan tanaman pangan di luar Pulau Jawa. Setelah ada beberapa alternatif seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Merauke.
Baca juga: Selepas Joging, Presiden Jokowi Titip Pesan
”Menurut saya Kalteng merupakan pilihan yang tepat, karena sudah ada jaringan irigasi, petani, hingga sistem pendukung produksi pertanian yang baik,” kata Basuki saat meninjau salah satu lokasi rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Rawa Tahai di Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng.
Sebelumnya, pada hari pertama kunjungannya, Sabtu (13/6), Menteri Basuki berkunjung ke DI Rawa Dadahup, DI Rawa Palingkau, dan DI Rawa Anjir Serapat di Kabupaten Kapuas.
Sejumlah infrastruktur yang ditinjau, diantaranya kesiapan konektivitas jalan dan jaringan irigasi, sebab penyiapan atau penyediaan infrastruktur yang memadai merupakan suatu keharusan, agar rencana pengembangan sektor pertanian bisa dilakukan secara optimal di Kalteng.
https://www.youtube.com/watch?v=HEp6pricDG0&t=47s
Dari 165.000 hektare lahan potensial tersebut, seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya.
Sementara 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan peningkatan irigasi.
Khusus untuk peningkatan irigasi, diperkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk tahun 2021 dan 2022. Sedangkan dari 85.500 hektare lahan fungsional, sekitar 28.300 hektare yang kondisi irigasinya baik.
Baca juga : Obituari: Jenderal Penumpas PKI itu Berpulang
Sementara, 57.200 hektare lahan lainnya diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp 1,05 triliun.
Rehabilitasi ini dikerjakan secara bertahap mulai dari tahun 2020-2022 dengan rincian 2020 seluas 1.210 hektare senilai Rp73 miliar, pada 2021 seluas 33.335 hektare senilai Rp484,3 miliar, dan tahun 2022 seluas 22.655 senilai Rp497,2 miliar.
