Kemendagri Perkuat Koordinasi dengan Pemda soal Pilkada di 270 Daerah

Beranda NEWS Kemendagri Perkuat Koordinasi dengan Pemda soal Pilkada di 270 Daerah

JAKARTA– Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik & PUM) Kementerian Dalam Negeri memperkuat koordinasi dengan Pemda yang akan melaksanakan Pilkada di 270 Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kesbangpol. Langkah ini dibicarakan  melalui Rapat persiapan penyelenggaraan Pilkada yang dilaksankan bersama Kepala Kesbangpol di 270 daerah yang dilaksankan secara virtual pada Kamis (04/06/2020).

Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang memimpin rapat tersebut menyampaikan, Pemerintah, DPR RI, bersama Penyelenggara Pemilu telah mengambil keputusan untuk menunda Pelaksanaan Pilkada Serentak pada 270 daerah pada bulan September, dan sebagai gantinya pelaksanaan Pilkada dilaksanakan pada tgl 9 Desember 2020 dengan menggunakan protokol COVID-19, tanpa ada opsi lain.

“Pilkada Serentak Tahun 2020 yang akan dilaksanakan di 270 daerah pada tanggal 23 September 2020, terganggu oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization), ini bukan masalah lokal, melainkan sudah menjadi pandemic secara global. Oleh karena itu, pelaksanan Pilkada menuntut kita untuk melaksanakan pesta demokrasi seacra new normal dengan protokol kesehatan,” kata Bahtiar.

Bahtiar juga menyampaikan, bahwa tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 berakhir. Terlebih, hingga saat ini, belum ditemukan vaksin pengobatan Covid-19 dan proses penemuan vaksin memerlukan waktu yang lama.

“Proses pemilihan Kepala Daerah harus berjalan guna menghindari ketidakpastian kepemimpinan daerah yang dapat bermuara pada terkendalanya pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 dapat berjalan dengan demokratis dan menjamin kesehatan seluruh masyarakat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19,” ujarnya.

Dalam kesemaptan yang sama, Ia juga menyampaikan terkait peran Kesbangpol pada perhelatan Pilkada Serentak 2020. Diketahui, berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di daerah, Badan Kesbangpol memiliki kewajiban dalam pemantauan dan pelaporan perkembangan politik didaerah. Semenatra pada Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa Pemerintah dan Pemda wajib memberikan bantuan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan Pemilu.

“Kesbangpol harus mampu mengambil peran strategis di tengah pandemi Covid-19, menjaga stabilitas politik, deteksi dini potensi konflik, berkoordinasi dan berkonsolidasi, melakukan sosialisasi aktif, memonitoring, melakukan analisa & evaluasi terhadap kondisi sosial politik di masyarakat, membangun tatanan normal baru yang produktif dan aman Covid-19, serta melakukan inovasi!,” papar Bahtiar.

Ditambahkannya, pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 dapat berjalan dengan demokratis dan menjamin kesehatan seluruh masyarakat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19. Tentu hal ini perlu kerjasama seluruh stakeholder, masyarakat, termasuk para Kesbangpol di daerah pelaksana Pilkada. (**).

Baca Juga

Tengku Zul Ingatkan Ada Banyak Penguasa Diktator yang Tumbang, Sabar Kita Lihat

JAKARTA– Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Ustaz Tengku Zulkarnian mengingatkan penguasa untuk tidak berbuat zalim atau bertindak diktator. Tengku Zul menyebutkan beberapa diktator di dunia justru...

Hadirkan Konektivitas di Seluruh Negeri Demi Wujudkan Kedaulatan Telekomunikasi

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur merupakan satu dari lima aspek utama yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Infrastruktur diyakini menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi...

Giatkan Pengawasan Laut dan Udara, Bea Cukai Aceh Rangkul Dit. Polairudda Polda Aceh

Banda Aceh- Sebagai negara yang dianugerahi pulau-pulau yang terhampar, Indonesia membutuhkan pengawasan laut dan udara yang ketat. Hal ini dilaksanakan salah satunya oleh Bea...

Polisi Sebut KAMI Sokong Dana Aksi Penolakan Omnibus Law

BANDUNG – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) disebut sebagai salah satu penyokong dana aksi masa penolakan penetapan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang...

Petani Milenial di Perbatasan RI-RDTL Yang Menginspirasi

MALAKA - Menjadi salah satu mata pencaharian yang banyak ditekuni sebagian masyarakat di Indonesia, kini dunia pertanian mulai dilirik oleh milenial perbatasan negara. Adalah...

Berita Terbaru

Pendaftar Guru Penggerak Sudah Capai 1.108 Peserta

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat, sebanyak 1.108 guru telah mendaftar menjadi calon guru penggerak angkatan kedua. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD,...

Denny Siregar: Jokowi yang Tetapkan Hari Santri, Tapi Dia Dituduh Anti Islam, Sial kan?

JAKARTA- Setiap tanggal 22 Oktober setiap tahun para santri merayakan hari Santri Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 lalu. Meski demikian,...

Media Diminta Edukasi Demokrasi

JAKARTA – Pemerintah mengajak kalangan media massa untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berdemokrasi. Terutama pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020....

Hari Santri Nasional, Menag Apresiasi Resolusi Jihad

JAKARTA- Hari Santri Nasional diperingati setiap 22 Oktober sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 lalu. Penetapan Hari Santri antara lain didasarkan pada...

270 Orang Anarko Diamankan, Polisi Lakukan Maladministrasi

JAKARTA - Sebanyak 270 orang diamankan terkait demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Selasa (20/10). Mereka diamankan karena berniat membuat rusuh dan melakukan...

Nusantara

Diduga Berzina, Warga Pegirikan Dipolisikan

TALANG - Kasus dugaan perzinaan yang dilakukan warga Pegirikan, Kecamatan Talang diadukan ke jajaran Unit PPA Polres Tegal. Dari kasus perzinaan ini mengakibatkan istri...

Tinggi, Kasus Persetubuhan Anak di Cianjur

CIANJUR - Hak-hak anak masih belum terpenuhi dengan baik, mulai dari hak hidup layak sampai pendidikan. Hal itu terbukti dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap...

News

Tengku Zul Ingatkan Ada Banyak Penguasa Diktator yang Tumbang, Sabar Kita Lihat

JAKARTA– Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Ustaz Tengku Zulkarnian mengingatkan penguasa untuk tidak berbuat zalim atau bertindak diktator. Tengku Zul menyebutkan beberapa diktator di dunia justru...

Hadirkan Konektivitas di Seluruh Negeri Demi Wujudkan Kedaulatan Telekomunikasi

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur merupakan satu dari lima aspek utama yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Infrastruktur diyakini menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi...

Giatkan Pengawasan Laut dan Udara, Bea Cukai Aceh Rangkul Dit. Polairudda Polda Aceh

Banda Aceh- Sebagai negara yang dianugerahi pulau-pulau yang terhampar, Indonesia membutuhkan pengawasan laut dan udara yang ketat. Hal ini dilaksanakan salah satunya oleh Bea...

Polisi Sebut KAMI Sokong Dana Aksi Penolakan Omnibus Law

BANDUNG – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) disebut sebagai salah satu penyokong dana aksi masa penolakan penetapan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang...

Petani Milenial di Perbatasan RI-RDTL Yang Menginspirasi

MALAKA - Menjadi salah satu mata pencaharian yang banyak ditekuni sebagian masyarakat di Indonesia, kini dunia pertanian mulai dilirik oleh milenial perbatasan negara. Adalah...

Lebih Dari 100 Kasus Tipiring Diselesaikan Secara Restoratif

JAKARTA - Penagakan hukum tidak hanya selalu bersemangat untuk mempenjarakan para pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana ringan. Buktinya lebih dari 100 kasus pidana...

Hanya 3 Jam, Kuota Peserta PLN Virtual Charity Run dan Ride 2020 Ludes

JAKARTA  – Gelaran PLN Virtual Charity Run and Ride 2020 disambut antusias masyarakat. Tak sampai 3 jam sejak dibuka pada Kamis (15/10) pukul 11.00...