JAKARTA - Pemerintah gencar mendistribusikan bantuan sosial (Bansos) berupa bahan pokok selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun bantuan ini banyak disorot. Sebab, dinilai belum maksimal dan kerap tidak tepat sasaran.
"Masih banyak kepala keluarga yang belum terdata sebagai penerima bansos," ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Jakarta, Jumat (8/5). Ia mengatakan Pemerintah melalui Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial semestinya melakukan evaluasi dan merevisi data penerima bansos tahap pertama.
Sehingga, penyaluran bansos tahap kedua didasari dengan data yang lebih akurat. Sehingga berjalan dengan maksimal. Pemerintah, lanjut Bamsoet, perlu membangun sistem transparansi data penerima bansos dengan membuat situs resmi khusus bansos. Selain itu, disertai informasi mendetil terkait skema bansos yang dapat diakses oleh publik.
Sehingga masyarakat dimudahkan dalam melakukan pengawasan serta memantau langsung proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos. Ia mendorong Pemerintah bersama Dinas Sosial terus menyosialisasikan dan mempublikasikan mengenai prosedur pemberian dan penyaluran bansos secara transparan dan terbuka. Sebab, masih minim informasi mengenai siapa saja yang bisa mendapatkan dan bantuan apa yang mereka dapatkan. "Kemensos harus dapat menjamin dan memastikan program jaring pengaman sosial termasuk bansos tetap berjalan secara transparan, akuntabel serta tepat sasaran," jelasnya.
BACA JUGA: Ibu Hamil Positif Rapid Melahirkan Bayi
Menanggapi hal itu, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menjelaskan jenis-jenis bantuan sosial baik reguler maupun non-reguler yang ditujukan bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19. "Ada dua program jaring pengaman sosial yang diamanatkan kepada Kemensos. Yang pertama terdiri atas bansos (bantuan sosial) reguler. Yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako atau BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Sesuai dengan keputusan Presiden terdahulu, untuk program PKH sejak Maret tahun ini sudah diperluas menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan pencairan setiap bulan. Berbeda dengan sebelumnya pencairan PKH setiap 3 bulan sekali. Tetapi khusus mengantisipasi COVID-19 pencairan PKH sudah sejak Maret 2020 kami buat setiap bulan," kata Juliari di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (8/5).Program bansos reguler lainnya adalah program sembako yang dinaikkan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Nilai sembako juga meningkat dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per KPM. "Saat ini yang sudah dibagikan mencapai 17,9 juta KPM. Sehingga masih kurang 2,1 juta KPM untuk mencapai target 20 juta KPM. Insya Allah akhir Mei kami bisa mencapai target 20 juta KPM seperti program yang sudah disepakati," jelasnya.
Selanjutnya bansos non-reguler adalah bansos yang khusus diadakan karena pandemi COVID-19. "Pertama bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek yaitu Jakarta, kota Bekasi, kota Depok, kota Tangerang Selatan, kota Tangerang, dan sebagian kabupaten Bogor. Tidak seluruh kabupaten Bogor dengan target penerima 1,3 juta KK (Kepala Keluarga) di Jakarta dan 600 ribu KK untuk Bodetabek," ungkap Juliari.
Pemberian bansos sembako untuk warga Jabodetabek itu akan berlangsung selama tiga bulan dengan nilai satu bulan per keluarga penerima manfaat adalah Rp600 ribu. "Penyalurannya dilakukan dua minggu sekali. Jadi setiap penyaluran nilainya Rp300 ribu per paket. Sebanyak Rp300 ribu paket pertama kemudian dapat lagi Rp300 ribu di paket kedua. Sehingga total Rp600 ribu dalam sebulan untuk 3 bulan," tambahnya.
BACA JUGA: RUU Ciptaker Solusi Tekan Angka Pengangguran
Menurutnya, Kemensos sudah menyelesaikan penyaluran sembako untuk wilayah Jakarta beberapa hari yang lalu. "Kita mulai untuk Bodetabek bagi 600 ribu KK dengan mekanisme yang sama yaitu 2 kali penyaluran per bulan dengan indeks bantuan Rp600 ribu," terangnya.Secara khusus, lanjutnya, Presiden memerintahkan bansos sembako Jabodetabek diberikan dalam enam kali tahapan penyaluran namun dalam 2 paket. "Akan dibagi 4 penyaluran dalam bentuk paket sembako dan 2 kali penyaluran dalam bentuk beras. Bansos beras ini yang ditugasi adalah Bulog sehingga nanti ada yang 4 tahap pemberian sembako dan 2 tahap beras dengan Bulog," ungkap Juliari.
Di Jakarta, bansos sembako yang sudah selesai dilanjutkan saat ini untuk pemberian paket dalam bentuk beras Bulog. "Kemensos dan Bulog sudah menyepakati pembagian-pembagian tahapannya sehingga nanti bisa total menjadi 6 tahapan penyaluran," ucapnya.
Bansos non-reguler kedua adalah bansos yang diberikan untuk warga terdampak di luar Jabodetabek berbentuk bansos tunai atau lebih dikenal dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). "Besarannya adalah Rp600 ribu per KK per bulan selama 3 bulan. Targetnya adalah 9 juta KK," lanjutnya.
Data 9 juta KK itu, seluruhnya berasal dari daerah tingkat II. Yaitu pemeritah kabupaten dan pemerintah kota. "Jadi kami memberikan keleluasaan kelonggaran kepada seluruh kabupaten dan kota untuk memberikan data keluarga-keluarga yang benar-benar terdampak di wilayahnya untuk diberikan bansos tunai," urainya.
Hingga saat ini, bansos tersebut sudah tersalurkan bagi sekitar 2,6 juta KK dengan rincian 785 ribu KK disalurkan melalui bank Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara) dan 1,8 juta melalui kantor pos. Sehingga masih ada sekitar 6,4 juta KK lagi yang belum menerima BLT di luar kawasan Jabodetabek.(rh/fin)
