Terpisah Wali Kota Kendari Sulkarnain menegaskan akan menutup akses pintu gerbang Kota Kendari yang akan dilalui setiap orang dari Bandara Halu Oleo menuju Kabupaten Konawe.
"Kami Pemerintah Kota Kendari insyaallah solid dan didukung oleh seluruh masyarakat untuk menutup pintu gerbang Kota Kendari untuk kunjungan TKA selama masa pandemi," tegasnya.
Disadarinya, kedatangan 500 TKA sudah memenuhi syarat administrasi ataupun keimigrasian. Namun, saat ini yang perlu dipikirkan bagaimana perasaan warga yang diimbau untuk tetap berada di rumah.
"Sekarang yang kita jaga adalah sosiologis dan psikologis masyarakat di Sultra, terutama di Kota Kendari, karena kalau ini sampai kita lakukan mungkin yang muncul perasaan tidak adil. Mereka sekarang kita imbau untuk berada di rumah untuk kemudian menghindari terjadinya penularan COVID-19, tapi di satu sisi kita membuka ruang tenaga asing masuk di wilayah kita," terangnya.
Dia juga berharap pemerintah pusat mengambil keputusan yang lebih bijak lagi dalam menyetujui kedatangan 500 TKA di Sultra.
"Kami berharap kepada pemerintah pusat untuk tolong izinkan kami untuk fokus konsentrasi menangani pencegahan berikutnya, jangan ditambah dengan kehadiran TKA, saya pikir siap ditunda dulu," harapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Syarif Hasan meminta Presiden Jokowi menolak rencana masuknya 500 TKA tersebut.
"Saya berharap di tengah gencarnya pemerintah melakukan upaya pencegahan pandemi COVID-19 dengan berbagai aturan yang harus dipatuhi seluruh rakyat, Presiden harus menolak rencana masuknya TKA tersebut," katanya.
Dia khawatir apabila para TKA tersebut diizinkan masuk, akan menjadi contoh ketidaktegasan pemerintah dalam hal penanganan penyebaran pandemi COVID-19.
Selain itu, dikhawatirkan masuknya 500 TKA tersebut akan menimbulkan kegaduhan.
"Ada ketidakadilan jika rencana terealisasi, dirasakan masyarakat terdampak terutama di wilayah Sulawesi Tenggara yang sedang sangat gundah karena kehilangan penghasilan dan sangat membutuhkan pekerjaan secepatnya untuk bertahan di masa pandemi," ujarnya.
Senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi. Dia menilai rencana pemerintah mendatangkan TKA asal China memukul mundur semangat melawan penyebaran COVID-19.
"Kami meminta pemerintah pusat untuk bijak terkait kehadiran TKA. Pemerintah pusat sebaiknya tidak merusak semangat bangsa Indonesia dalam perlawanan terhadap COVID-19," katanya.(gw/fin)
