JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada semua Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk memangkas rencana belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak prioritas.
Penegasan Presiden ini disampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) membahas mengenai Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam memghadapi Dampak Pandemi Global Virus Korona (Covid-19) yang diselenggarakan melalui online dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (20/3).
”Banyak sekali ini yang tidak prioritas pangkas dulu. Anggaran-anggaran perjalanan dinas, belanja rapat-rapat, pembelian barang-barang yang tidak prioritas saya minta dipangkas,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden juga juga menekankan dan memerintahkan kembali baik pada Kementerian, Pemerintah Daerah, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk melakukan hal yang sama.
”Daya beli masyarakat betul-betul harus menjadi perhatian kita, terutama rakyat kecil. Arahkan anggaran itu ke sana. Jadi anggaran-anggaran tersebut harus direalokasi untuk tiga hal,” kata Presiden.
Sekali lagi, sambung Presiden, anggaran-anggaran tersebut harus direalokasi untuk hal penting, yaitu memperkuat penanganan di bidang kesehatan dalam pengendalian penyebaran Covid-19, dan memperbesar program sosial safety net bansos-bansos yang akan memberikan dampak peningkatan konsumsi, peningkatan daya beli masyarakat.
Ia pun meminta program-program bantuan langsung masyarakat, segera semuanya diimplementasikan seawal mungkin, baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Sembako.
”Kemudian juga kartu pra kerja harus segera cepat dimulai. Ini juga untuk selain memberikan scalling dan upscalling, juga untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan PKH,” jelas Presiden.
Untuk Dana Desa, agar segera direalisasikan dan hal ini telah disampaikan kepada Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, seluruh Kepala Daerah, juga Kepala Desa, terutama untuk yang berkaitan dengan program Padat Karya Tunai serta membantu penanganan Covid-19 harus diperbanyak.
[caption id="attachment_445314" align="alignleft" width="696"]
Usai pelakukan rapat terbatas yang membahas tentang pemangkasan APBN, Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (20/3) terkait penyiapan jutaan obat Covid-19. (FOTO: SETPRES)[/caption]
Program Padat Karya Tunai ini harus dilakukan di semua Kementerian dan Lembaga harus diperbanyak. ”Saya ulang Program Padat Karya Tunai di berbagai Kementerian dan Lembaga harus diperbanyak. Satu dua Kementerian sudah mulai, tapi menurut saya perlu diperbanyak di semua Kementerian lagi,” jelasnya.
Presiden juga menyingung soal realokasi anggaran yang wajib difokuskan untuk membantu insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan khususnya UMKM serta sektor informal, ini penting sekali tolong digarisbawahi UMKM dan sektor informal.
Pastikan ketersediaan likuiditas dalam negeri, kemudian memantau setiap saat terhadap sistem keuangan dan mitigasi risiko sekomprehensif mungkin, sedetail mungkin.
”Berkaitan dengan bidang moneter, tadi saya ulang. Kemarin saya telah bertemu dan berbicara dengan Gubernur BI, Ketua OJK, dan Ketua LPS. Saya minta sinergi kebijakan pada otoritas K/L Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia dengan OJK dengan LPS terus diperkuat,” urai Presiden.
BI, sambung Presiden fokus terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga inflasi agar terkendali, dan mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening rupiah di dalam negeri. Di bidang perbankan, presiden minta kepada OJK untuk lebih fokus pada kebijakan stimulus ekonomi yang memberikan kemudahan dan keringanan bagi kelompok-kelompok terdampak, khususnya UMKM dan sektor informal. ”Sehingga aktivitas produksi terus bisa berjalan dan tidak melakukan PHK,” imbuhnya.
