JAKARTA – Meski belum secara resmi, sejumlah partai politik mulai mengusulkan ambang batas parlemen untuk pemilihan 2024 mendatang. PKS dalam pertemuan dengan Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (12/3) malam meminta parliamentary threshold tetap berada di angka 4 persen atau 5 persen.
Ambang batas parlemen diketahui menjadi salah satu topik bahasan yang dibicarakan kedua petinggi partai. Yakni Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden PKS Sohibul Iman. Ada juga sejumlah isu kebangsaan yang ikut dibahas .
Presiden PKS Sohibul Iman mengusulkan agar presidential threshold sama dengan usulan ambang batas parlemen. Yakni 4 hingga 5 persen. "Menurut saya 4 sampai 5 persen itu yang paling tepat. Representasi keragaman Indonesia terwakili oleh partai," ujar Sohibul di Jakarta, Jumat (13/3).
Dengan asumsi ambang batas parlemen tersebut, maka sekitar delapan hingga sembilan partai berada di parlemen. "Delapan, sembilan, sepuluh partai cukup merepresentasi. Tapi kalau lebih tinggi lagi ambang batasnya mungkin partai hanya 5 atau 6 partai. Saya kira akan menghilangkan representasi kemajemukan Indonesia," terangnya.
BACA JUGA: Sudah Dapat Izin, Ayu Ting Ting Fokus Persiapkan Konser
Menurutnya, saat pertemuan tersebut, asumsi SBY dengan jumlah tersebut berawal dari fakta pemilihan presiden dan legislatif akan diselenggarakan serentak. "Itu logikanya presidential threshold harus nol. Itu saya sepakat. Jangan diserentakkan pakai hasil pemilu lima tahun yang lalu," jelas Sohibul Iman.Hal senada dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Ia mengatakan ada diskusi soal ambang batas parlemen. Menurutnya, Demokrat dan PKS memiliki pandangan yang sama soal ambang batas parlemen. Yakni tidak dinaikkan menjadi 7 persen dari semula 4 persen. "Kami punya pandangan yang sama. Kami menolak usulan 7 persen. Apalagi kalau hanya karena alasan penyederhanaan. Esensi ambang batas yang sekarang ada 4 persen itu sudah ideal," ujar Hinca.
Menurut Hinca, kedaulatan rakyat yang beragam harus terwakili di parlemen. Karena itu menyangkut esensi hak asasi warga negara untuk dipilih dan memilih. "Jangan abaikan, ini perintah dan jaminan konstitusi," urainya.
Terpusah, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan, pertemuan tersebut dalam rangka silaturahim kebangsaan dan bertukar pikiran untuk pembangunan bangsa ke depan. "Pak SBY pernah memimpin bangsa ini dua periode yang gemilang dengan stabilitas ekonomi dan politik yang baik. PKS juga berada dalam kabinet SBY. Selain nostalgia, kita bahas kondisi aktual bangsa. Dari perspektif Pak SBY sebagai pemimpin dan negarawan yang bersama Partai Demokrat pernah relatif sukses memimpin bangsa ini," ungkap Jazuli.
Menurut Jazuli banyak yang dibahas. Termasuk isu-isu aktual di parlemen. Seperti kasus Jiwasraya. Fraksi PKS dan Demokrat sepakat mengajukan hak angket. Begitu juga soal omnibus law, BPJS Kesehatan, dan penanggulangan virus corona. "SBY juga bicara perlunya kita menghormati kedaulatan rakyat. Selain itu kita juga membicarakan seputar Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Kita bersepakat kepentingan rakyat dan nasional harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan politik maupun legislasi. Demikian juga dalam kontestasi pemilu. Baik Pileg, Pilpres, maupun Pilkada. Kita harus hormati betul kedaulatan rakyat," pungkas Jazuli. (khf/fin/rh)
