JAKARTA - Memasuk awal Maret 2020, 26 trayek tol laut telah beroperasi secara bertahap dengan anggaran mencapai Rp439 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yang hanya 19 trayek. Program tol laut menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan pelaku usaha agar menjadi lebih efisien dalam pemakaian anggaran dan tidak terjadi disparitas harga di masing-masing daerah. Meski demikian, Presiden Joko Widodo belum merasa puas.
Presiden secara terang-terangan meminta Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut B. Pandjaitan dan jajarannya untuk bekerja lebih cepat dalam meningkatkan kontribusi dari transportasi tol laut ke kegiatan-kegiatan ekonomi.
Kecenderuangan ini terlihat dari data per September 2019, kontribusi tol laut hanya sebesar 0,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusi itu paling kecil dibandingkan andil dari transportasi darat yang sebesar 2,47 persen terhadap PDB dan transportasi udara yang sebesar 1,62 persen terhadap PDB.
BACA JUGA: Kasus Carding, Awkarin dan Ruth Stefanie Penuhi Panggilan Polisi
”Peranan transportasi laut selama ini sangat rendah, justru menurun dari 0,34 persen di tahun 2014 menjadi 0,32 persen di tahun 2019. Inilah yang harus dilihat lagi karena kalau saya lihat di wilayah bagian timur, saya lihat tol laut kita, sudah terakhir saya tidak tahu, berapa tambahan trayek yang ada,” terang Jokowi, usai rapat terbatas di Kantor Presiden, kemarin (5/3).Jokowi melihat biaya logistik antarprovinsi dan antarpulau di Indonesia masih mahal. Akibatnya harga barang di luar wilayah Jawa menjadi tidak kompetitif dan menimbulkan disparitas harga.”Biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang, dari Jakarta ke Medan, Jakarta ke Banjarmasin, Jakarta ke Makassar, jauh lebih mahal dibandingkan biaya pengiriman dari Jakarta ke Singapura, Jakarta ke Hongkong, Jakarta ke Bangkok (Thailand) dan Jakarta ke Shanghai (Cina). Begitu pula biaya pengiriman dari Surabaya ke Makassar, jauh lebih tinggi dibandingkan dari Surabaya ke Singapura,” paparnya.
BACA JUGA: Adik Ipar Nurhadi Digarap KPK
Naj dari data yang dirangkum Fajar Indonesia Network sejak Januari 2020 kapal tol laut sudah mulai beroperasi dengan melakukan pelayaran pertama dan masih ada yang melakukan mobilisasi kapal. Di sisi lain, keterlibatan pihak swasta terus meningkat di mana terdapat tujuh trayek yang dikelola swasta, sedangkan 19 trayek lainnya oleh BUMN.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Wisnu Handoko membenarkan hal tersebut. ”Hasilnya cukup signifikan. Ini setelah kontrak Public Service Obligation (PSO) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo dengan jumlah nilai kontrak, sebesar Rp3,65 trillun,” ungkapnya, Kamis (5/3).
Jumlah tersebut terdiri atas pengoperasian kapal tol laut logistik sebesar Rp439 miliar, angkutan perintis sebesar Rp1,09 triliun, PSO penumpang kelas ekonomi Rp2,0 triliun, angkutan khusus ternak sebesar Rp46,5 miliar, dan angkutan kapal rede sebesar Rp24 miliar.
Menko Marves, Luhut B. Pandjaitan mengakui bahwa tol laut dirasakan sangat banyak manfaatnya sehingga akan ditambah menjari 26 trayek. Pada posisi ini, pemerintah pun memastikan bakal memberikan tax allowance, tax holiday lebih panjang kepada industri-industri yang dibangun di Indonesia timur untuk memenuhi kebutuhan Indonesia timur.
BACA JUGA: Pasien Diisolasi Bertambah, Siapkan Skenario Terburuk
”Pemberian insentif pajak dengan skema tax holiday dan tax allowance bagi industri yang membangun sentra produksi di kawasan timur Indonesia. Sehingga nantinya jangan terlalu banyak barang dari Jawa diangkut ke sana lagi karena biaya mahal,” kata Luhut.Pemerintah, lanjut dia sedang memilah sektor industri yang akan mendapat insentif tersebut. Namun, pada tahap awal, industri makanan dan minuman serta industri bahan baku seperti semen dipastikan akan mendapat insentif tersebut. ”Tergantung sektor-sektornya yang membutuhkan. Tapi wilayahnya Indonesia di bagian timur, Makassar sampai ke Papua. Sehingga buat keadilan di timur,” ujar dia.
Tax holiday merupakan fasilitas pajak yang berlaku untuk perusahaan baru berdiri yang diberikan kebebasan pembayaran pajak penghasilan badan dalam periode tertentu. Sedangkan Tax allowance juga termasuk salah satu fasilitas pajak yang diberikan kepada investor untuk mengurangi pajak yang dihitung berdasarkan besar jumlah investasi yang ditanamkan.
”Pemberian insentif ini merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap program konektivitas tol laut,” terangnya.
Pemerintah ingin meningkatkan efektivitas transportasi tol laut dalam menekan kesenjangan harga barang di Pulau Jawa dan bagian timur Indonesia. ”Industri-industri yang dibangun di Indonesia timur untuk memenuhi kebutuhan indonesia timur, sehingga bisa jangan terlalu banyak dari Jawa diangkut ke sana lagi karena biaya,” timpalnya.
Pemerintah sebelumnya mendeteksi adanya dugaan praktik monopoli dalam transportasi barang di program tol laut. Maka itu, kata Luhut, agen distribusi barang dalam tol laut akan mencakup dari dua hingga tiga perusahaan. ”Nanti yang menjadi agen melakukan distribusi barang ini tidak hanya satu, tetap paling tidak dua-tiga sehingga tidak ada monopoli untuk satu perusahaan,” ujar dia. (tim/fin/ful)
