Jokowi Ancam Pejabat TNI-Polri

Ia berpesan agar kebakaran jangan sampai meluas hingga kemudian memerlukan air sampai berjuta-juta ton dan tidak menyelesaikan masalah dengan segera.

“Negara besar pun kesulitan kalau sudah ada yang namanya api. Di Amerika, Australia, kalau sudah membesar gitu sudah nggak mungkin, sudah kewalahan,” demikian Presiden Joko Widodo.

Selain itu Jokowi juga mengaku khawatir dengan rotasi dan pergantian pejabat di daerah. Rotasi dikhawatirkan mempengaruhi upaya penanganan karhutla di sejumlah provinsi.

"Yang saya takutkan adalah, ada gubernur baru, ada bupati baru, ada pangdam baru, ada danrem baru, yang baru masuk ke daerah itu. Ada kapolda baru, ada kapolres baru yang masuk daerah rawan kebakaran sehingga tidak tahu aturan main kita yang sudah kita ubah sejak 2016," katanya.

Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan, mendukung sikap tegas Presiden Jokowi yang akan mencopot pejabat TNI dan Polri. Ancaman tersebut menurutnya, bisa mengurangi kedekatan birokasi yang selama ini terjadi.

"Menurut saya bagus. Karena kan mayoritas (karhutla) dilakukan oleh perusahaan swasta yang punya kedekatan birokrasi bisa dengan gubernur atau aparat (TNI-Polri)," ucapnya di Kompleks Parlemen.

Dia mengingatkan, perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar lokasi karhutla harusnya tidak diberi bantuan tenaga Brimob. Dengan adanya anggota Brimob, dia menilai, justru bisa menghalangi polisi yang akan menindak.

"Dan untuk perusahaan-perusahaan itu harusnya tidak usah diberikan lagi bantuan Brimob, kan terkadang ada perusahaan dapat bantuan Brimob. Jadi Brimob itu juga harus ditarik dulu," tegasnya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga mengatakan, ancaman ini harus diberlakukan sampai tingkat kapolres hingga dandim. Menurutnya, ancaman pencopotan pejabat TNI-Polri terkait karhutla harus menyeluruh dan mendalam.

"Bukan hanya kapoldanya, kapolres atau dandimnya, tapi juga mereka yang ada di wilayahnya. Jadi yang di atas bertanggung jawab dan yang di bawah juga harus, menyeluruh-lah," ujarnya.(gw/fin)