Risma Dipuji DPR, Anggaran Kemensos 2021 Terealisasi 97,42 Persen
Menteri Sosial Tri RIsmaharini.--
JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial. Penilaian positif wakil rakyat tersebut didasarkan atas anggaran Kemensos Tahun 2021 Rp108.093.553.130.000 yang telah terealisasi sebesar Rp 105.305.627.076.017 (97,42 persen).
"Saya sampaikan apresiasi terhadap realisasi anggaran Kemensos telah mencapai 97,42 persen. Realisasi ini tergolong tinggi di antara K/L lainnya," kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto di ruang sidang Komisi VIII DPR (06/06/2022).
(BACA JUGA:Daftar Pantangan untuk Penderita Wasir, Jangan Dilanggar Biar Gak Kambuhan)
Pernyataan Yandri diungkapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi VIII dan Kementerian Sosial dengan topik Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2023; Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2021; dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2022.
Rapat Kerja dipimpin oleh Komisi VIII DPR Yandri Susanto, dihadiri Wakil Ketua Diah Pitaloka, Wakil Ketua Tb Ace Hasan Syadzyli, dan para anggota yang hadir baik secara offline maupun online.
Dalam kesempatan tersebut, melalui paparannya Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan bahwa anggaran Kemensos tahun 2022 sebesar Rp78.256.327.121.000,- telah terealisasi sebesar Rp40.243.939.732.411 (51,43%).
"Berdasarkan up date realisasi anggaran tingkat K/L per tanggal 04 Juni 2022, Kementerian Sosial berada di peringkat pertama dari 85 K/L dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 33,05%. Kemensos juga berada di peringkat pertama realisasi anggaran dari 34 kementerian dengan rata-rata realisasi anggaran 32,68%," katanya.
(BACA JUGA:Viral Kartu Nikah dengan Empat Kolom Istri, Kemenag Beri Penjelasan)
Dalam pernyataannya, Yandri menyampaikan harapan agar Kemensos terus menjaga kinerja pengelolaan anggaran. Di antaranya dengan memastikan pengelolaan anggaran berjalan dengan transparan.
Dijelaskan Yandri, perlunya akuntabilitas termasuk untuk pengelolaan anggaran pada program prioritas nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Legislator juga berpesan agar Kemensos memedomani ketentuan pengelolaan anggaran sebagaimana ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan.
"Kami perlu mendorong Kemensos menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas anggaran. Agar bantuan Kemensos untuk penerima manfaat dapat lebih baik dan tepat sasaran," kata politisi PAN itu.
Mensos memastikan Kemensos menjaga dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran. Dalam pengelolaan anggaran, Kemensos senantiasa bekerja dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
