Bukan Spanduk Dukung Firli Bahuri Nyapres, Wakil Ketua KPK Ini Bilang yang Pas Justru Spanduk Harun Masiku
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.-KPK-YouTube
JAKARTA, FIN.CO.ID - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango angkat suara terkait munculnya spanduk dukungan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri mencalonkan diri sebagai presiden di Banten.
Ia menilai, apabila pihak yang memasang spanduk tersebut bermaksud mendukung kinerja KPK, maka lebih pantas memasang wajah buronan yang hingga kini belum tertangkap. Seperti Harun Masiku.
(BACA JUGA:Ketua KPK Dapat Dukungan Jadi Presiden, Firli: Sesungguhnya Sekali Lagi, Saya Ingin...)
"Hemat saya, kalau masyarakat berkeinginan mendukung kerja-kerja KPK, mungkin pemasangan spanduk ataupun baliho itu akan lebih pas kalau memuat gambar para DPO KPK, seperti Harun Masiku," kata Nawawi melalui keterangan tertulis, Minggu, 29 Mei 2022.
Nawawi mengatakan masyarakat bisa membantu memasang poster Harun berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Beleid itu mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Ini bukan berarti KPK kekurangan anggaran untuk membuat stiker ataupun spanduk bergambar para DPO KPK," ujar Nawawi.
(BACA JUGA:Baliho Firli Bahuri Jabat Tangan Jokowi Muncul di Lampung Selatan, Ketua KPK: Saya Tidak Tahu)
Kerja sama pemasangan spanduk pencarian Harun Masiku, diyakini dia, mempercepat pencarian. Nawawi berharap ke depan ada spanduk yang memperlihatkan wajah Harun sebagai buronan KPK.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan spanduk dukungan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri yang muncul di Banten bukan termasuk program lembaga antirasuah.
"Pemasangan baliho tersebut, kami pastikan bukan program KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat, 27 Mei 2022.
(BACA JUGA:Novel Anggap KPK Tak Serius Tangkap Harun Masiku, Natalius Pigai: Mencari Orang Hilang Bukan Tugas KPK)
Ia menyatakan, sosialiasi dan kampanye yang dilakukan KPK berfokus pada membangun kesadaran masyarakat hingga mewujudkan budaya antikorupsi.
Ia pun berharap isu politik yang mengemuka jelang pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2024 tidak mengganggu fokus kerja KPK dalam memberantas korupsi.
"Namun justru sebaliknya, pelaksanaan tugas KPK secara konkret bisa mendukung perwujudan politik yang berintegritas, bersih dari korupsi," ucapnya.
Sumber:
