Tangerang

Dapat Predikat Layak pada Survei Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik, Pemkab Tangerang: Alhamdulillah

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, dinyatakan layak.

Dapat Predikat Layak pada Survei Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik, Pemkab Tangerang: Alhamdulillah
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar saat memantau pelayanan masyarakat di Kantor Disdukcapil Kabupaten Tangerang.

TANGERANG, FIN.CO.ID - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, dinyatakan layak. 

Penilaian layak pada survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) itu, diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang setelah diajukan ke BPS untuk mendapatkan keabsahan.

(BACA JUGA:Kantor Kemenag Tangsel Berangkatkan 650 Calon Jamaah Haji Tahun Ini)

Kegiatan SKM itu juga diklaim oleh Pemkab Tangerang menghasilkan nilai 85,95 dengan kategori baik. 

"Alhamdulillah Pemkab Tangerang memperoleh hasil Layak dari BPS," kata Kabag Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, Slamet Santoso, dalam keterangan resmi yang diterima, Sabtu 14 Mei 2022.

"Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bidang Statistik Sektoral Diskominfo Kabupaten Tangerang karena turut membantu dalam melakukan pembinaan," sambungnya.

(BACA JUGA:Begini Persiapan RSUD Balaraja Tangerang untuk Tangani Pasien Hepatitis Akut Misterius)

Dia menjelaskan, ada tiga sasaran reformasi birokrasi, yang pertama adalah terciptanya birokrasi yang bebas korupsi.

Kedua, pelaku birokrasi harus menjadi profesional dan dinamis, dan yang ketiga adalah terciptanya pelayanan publik.

 "Yang ketiga ini menurut saya harus menjadi ikon bagi seluruh daerah ya," ucapnya.

(BACA JUGA:Bocah 12 Tahun yang Hilang di Kali Akhirnya Ditemukan, Kapolsek: Kondisinya Tidak Baik)

Dia melanjutkan, pemerintah daerah diwajibkan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik.

Dalam perda tersebut dijelaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik, pemda berkewajiban menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

(BACA JUGA:Penyebab Kematian Pria Usai Makan Nasi Uduk di Rumah Janda Masih Misterius)

"Semoga dengan dinyatakan Layak oleh BPS ini, seluruh instansi yang ada di lingkup Pemkab Tangerang semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat," ujarnya.

Saat dihubungi oleh FIN, Kepala BPS Kabupaten Tangerang Husin Maulana menjelaskan, kegiatan survei kepuasan masyarakat itu dilakukan oleh tim dari Pemkab Tangerang.

Menurutnya, BPS hanya memberikan penilaian pada keabsahan kegiatan SKM saja. Akan tetapi pihaknya tidak turun langsung melakukan survei.

(BACA JUGA:Jasad Bocah 10 Tahun yang Tenggelam di Sungai Cidurian Tangerang Belum Juga Ditemukan)

"Nilai 85,95 juga bukan kami yang berikan itu berdasarkan hasil survei oleh mereka (Pemkab Tangerang), tetapi selama metode surveinya dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah statistik maka kami nyatakan Layak," jelasnya.

Husin juga mengaku, tidak mengetahui berapa banyak masyarakat yang dijadikan responden.

Namun menurut dia, koresponden SKM tersebut adalah masyarakat yang datang ke instansi di lingkungan pemerintah kabupaten Tangerang untuk mendapatkan pelayanan publik.

(BACA JUGA:Lagi Ngapelin Janda, Pria di Tangerang Meninggal Mendadak Usai Makan Nasi Uduk)

"Termasuk sampling errornya kami juga tidak tahu karena yang melaksanakan survei itu bukan BPS," tandasnya. (Rikhi Ferdian)

Berita Terkait