Rencana Aksi Demo Besar Pada 21 Mei, Politikus Golkar Bilang Tidak Ada Urgensi Tuntunt Pemakzulan Jokowi
Aksi demonstrasi yang dilakukan aliansi mahasiswa BEM SI di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 11 April 2022.-Issak Ramdhani-fin.co.id
JAKARTA, FIN.CO.ID- Politikus Partai Golkar, Bambang Patijaya menyarankan sejumlah elemen masyarakat, yang akan berdemonstrasi pada Sabtu 21 mei 2022 mendatang, agar tidak perlu menyampaikan tuntutan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo karena tidak memiliki urgensi.
"(Demonstrasi) punya nilai urgensinya dalam mengkritisi implementasi demokrasi dan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Namun, jika nanti dalam unjuk rasa ada elemen masyarakat yang mengajukan tuntutan pemakzulan Presiden Jokowi, saya kira tidak ada urgensinya," kata Bambang di Jakarta dikutip Antara, Rabu 11 Mei 2022,
Menurut dia, masyarakat memiliki hak sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat dan berdemonstrasi yang dijamin oleh konstitusi. Namun, dia menilai, ide atau isu yang disampaikan dalam demonstrasi harus tepat.
(BACA JUGA:Nicho Silalahi Sindir Presiden Jokowi Bertolak Ke Amerika: Jangan Kembali Pulang Pak)
Presiden Jokowi sudah menjelaskan mengenai kesimpangsiuran beberapa isu, seperti masa jabatan presiden tiga periode, serta dengan tegas menolak wacana tersebut, katanya.
"Isu penundaan pemilu sudah dijawab dengan penetapan tanggal pelaksanaan Pilpres dan Pileg. Saat ini, tidak ada pelanggaran yang dilakukan Presiden Jokowi yang melawan konstitusi," tegasnya.
Dia mengatakan kondisi perekonomian saat ini telah tumbuh positif. Di triwulan pertama tahun 2022, ekonomi Indonesia menggeliat secara nyata, yang ditunjukkan dengan bangkitnya sektor pariwisata pascapandemi COVID-19.
(BACA JUGA:Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie Ingatkan Jokowi Soal 3 Periode: Konsekuensinya Pemakzulan)
Selain itu, dia mengatakan pemberantasan korupsi tetap berjalan baik oleh para penegak hukum. Penegakan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, yang dilakukan Polri dan Kejaksaan, telah banyak membantu dan memberikan rasa keadilan pada masyarakat.
"Jadi, saya kira tidak ada urgensinya jika ada unjuk rasa dengan tuntutan pemakzulan Presiden Jokowi," ujar anggota DPR RI ini.
Sejumlah elemen masyarakat dari kelompok buruh, seperti Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), akan kembali menggelar demo besar pada 21 Mei 2022, bertepatan dengan momentum reformasi. Aksi tersebut merupakan puncak dari rangkaian gelombang unjuk rasa di berbagai daerah.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
.jpeg)
Sumber:
