Relawan Ganjar Akui Kemiskinan di Jateng Masih jadi Permasalahan, Tapi Soal Kinerja....
Dedek Prayudi (kiri) resmi gabung relawan Ganjar Pranowo (twitter) --
JAKARTA, FIN.CO.ID- Waketum DPP Teman Ganjar, Dedek Prayudi akui kemiskinan di Jawa Tengah masih jadi permasalahan. Namun jika dilihat dari kinerja, menurut Dedek Prayudi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (GP) berhasil menurunkan angka kemiskinan semenjak dia dilantik pada tahun 2013 silam.
"Pada saat GP dilantik (2013), angka kemiskinan Jawa Tengah adalah 14,56% atau 4,7juta jiwa. Per 2021, angka kemiskinan di Jateng 11,25% atau 3,9juta jiwa," beber Dedek Prayudi melalui akun Twitter-nya @uki23.
Dedek Prayudi melanjutkan, secara umum, kemiskinan terus turun di Jateng dengan sedikit hiccup pada 2020 karena pandemi, yang juga sudah rebound.
(BACA JUGA:Dedek Prayudi Resmi Gabung Relawan Ganjar, Politikus Demokrat: Oh Pantesan Gelap Mata Nyerang Anies)
"Ketimpangan Jawa Tengah per hari ini ada di Rasio Gini 0,368, lebih rendah daripada rata-rata ketimpangan nasional (0,381), apalagi ketimpangan di DKI (0,411)" bebernya.
Pria yang pernah jadi jubir PSI ini mengatakan, indikator yang dipakai untuk mendiagnosa kemiskinan adalah 'angka kemiskinan'. Sementara angka kemiskinan di Jateng sudah turun.
"Apa yg diberitakan pada gambar adalah jumlah kabupaten/kota di Provinsi di Jawa Tengah yg dikategorikan miskin, dari 5 jadi 19" katanya.
(BACA JUGA:Dedek Prayudi Soal Jubir PSI Anggap Anies Bagi-bagi Baju 'Kampanye': Penyalahgunaan Kekuasaan)
"To be fair, walaupun UU Otoda mendistribusikan chunk terbesar kekuasaan pada daerah tingkat 2, tapi mari akui dulu bahwa ini juga PR buat Provinsi," Imbuh dia.
Dede Prayudi mengatakan bahwa secara kekuasaan, Jawa Tengah sebagai provinsi tidak memiliki otonomi tersendiri seperti DKI Jakarta.
Apalagi kalau bicara anggaran. Untuk penduduk sebesar ±35juta jiwa, hanya tersedia anggaran Rp 26triliun.
Dia lantas membandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta.
(BACA JUGA:Ganjar Pranowo Pamer Foto Sedang Wudhu, Netizen: Salat Tapi Suka Nonton Film Porno! )
Kata dia, DKI Jakarta adalah provinsi otonom. Walikota ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab pada Gubernur.
.jpeg)
Sumber:
