Mensos Risma Pastikan Penyaluran BLT Minyak Goreng Tak Luput dari Pengawasan, Bahkan hingga Papua
Menteri Sosial Tri Rismaharini, dalam arahannya pada rapat Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Bulan Januari 2022, Jumat, 25 Februari 2022.--
JAKARTA, FIN.CO.ID - Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan pengawasan untuk penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng di seluruh Indonesia, tak terkecuali hingga wilayah Papua.
Risma mengatakan penyaluran BLT minyak goreng kepada 20,56 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga 21 April 2022.
Penyaluran BLT minyak goreng tersebut dipastikan padan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang telah divalidasi.
(BACA JUGA:DPR Bilang BLT Minyak Goreng dari Jokowi adalah Bentuk Teguran ke Menteri Perdagangan)
Di beberapa kasus seperti penyaluran bantuan di Papua, Risma menggunakan cara tertentu untuk memantau agar tepat sasaran.
"Seperti contoh di Papua, terpaksa kita gunakan kepala suku untuk bersama-sama, ada gereja. Ada bahkan kita nyarter (sewa) pesawat khusus," kata Risma, di Gedung DPR Jakarta, Rabu, 13 April 2022.
Dia juga menegaskan penyaluran BLT minyak goreng ini harus selesai sebelum Mei 2022.
(BACA JUGA:Kemensos Buka Partisipasi Masyarakat Awasi Penyaluran BLT Minyak Goreng Melalui Cekbansos)
Kemudian pada Mei, KPM akan menerima bantuan sosial (bansos) reguler seperti biasanya.
Penyaluran dana BLT minyak goreng dilakukan antara tanggal 4-21 April bersama dengan program kartu sembako atau BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).
BLT minyak goreng diberikan dengan indeks Rp100 ribu setiap bulan selama tiga bulan (April, Mei dan Juni), yang diserahkan sekaligus pada bulan April 2022. Sehingga masyarakat yang memenuhi syarat akan menerima bantuan senilai Rp300 ribu per KPM – yang diserahkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia.
(BACA JUGA:Validitas DTKS Makin Baik, Kemensos Siap Dukung Program BLT Minyak Goreng)
BLT Minyak Goreng menjangkau sasaran sebanyak 20,65 juta KPM. Mereka adalah 18,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan 1,85 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum terdaftar sebagai penerima BPNT.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
