Stafsus Menkeu Bilang Utang Negara Alami Peningkatan di Era SBY, Demokrat: Perbandingan yang Tak Adil
Utang pemerintah pasca reformasi. -Twitter Prastowo Yustinus-
JAKARTA, FIN.CO.ID- Wasekjen Partai Demokrat, Ossy Dermawan menanggapi pernyataan staf khusus Menteri Keuangan, Prastowo Yustinus yang membandingkan jumlah nominal utang negera di era Presiden Jokowi dan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mulanya, Prastowo Yustinus mengakui bahwa utang pemerintah saat ini tembus Rp7.014,6 triliun.
Tetapi lain sisi dia bilang utang negara mengalami peningkatan secara nominal di era pemerintahan SBY.
Ossy Dermawan menanggapinya. Dia menilai perbandingan yang disampaikan Prastowo tidak adil.
(BACA JUGA:Utang Pemerintah Tembus Rp7 Ribu Triliun, Kemenkeu Klaim Masih Aman)
"Yang disampaikan mas Prastowo untuk melihat peningkatan utang dalam bentuk nominal saja, tentu ini merupakan perbandingan yang kurang adil," katanya, Jumat 8 April 2022.
Ossy mengatakan, perbandingan itu kurang adil karena nominal utang yang dipaparkan setiap tahunnya akan terpengaruh oleh inflasi.
"Artinya, utang Rp1 juta tahun 2022 ini tidak dapat diperbandingkan dengan utang Rp1 juta tahun 2005 dulu, karena daya belinya pada tahun tersebut juga pasti berbeda," katanya.
Dia menjelaskan, untuk menghilangkan efek inflasi, nilai utang harus dinyatakan dalam bentuk relatif.
(BACA JUGA:Rupiah Diprediksi Melemah Hari Ini, Tertekan Sinyal Kebijakan Pengetatan The Fed)
"Yaitu dengan membagi besaran utang di tahun tertentu dengan suatu variabel lain di tahun yang sama misalnya GDP (produk domestik bruto-red). Sehingga, terbentuklah Debt-to-GDP ratio" papar Ossy.
"Satuan pengukuran Debt adalah Rp, satuan pengukuran GDP juga Rp, sehingga rasio tersebut (Rp dibagi Rp) merupakan indeks yang sudah tidak dipengaruhi inflasi," katanya.
Diimbuhkannya, bahwa, selain tidak dipengaruhi inflasi, rasio tersebut juga mengandung makna yaitu: untuk menghasilkan Rp1 GDP, berapa Rp Debt yg digunakan.
.jpeg)
Sumber:
