Jokowi Taat Konstitusi, Keluarkan Instruksi ke Menteri, Tak Bahas Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan
Presiden Jokowi saat kampanye Pemilu 2019 di GBK Senayan Jakarta.-dok fin-dok fin
JAKARTA, FIN.CO.ID - Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut para menteri jangan berbicara penundaan pemilu disambut baik sejumlah pihak.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta para Menteri Kabinet Indonesia Maju menaati perintah Presiden Joko Widodo.
(BACA JUGA:Marshel Borong Video Dea OnlyFans, Polisi: Termasuk Apa sih Motivasi Dia Beli Itu )
Diketahui, Jokowi melarang para menterinya berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Presiden sudah mengeluarkan sikap dan instruksi terkait masalah penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode. Seluruh menteri harus taat terhadap hal itu," ujar LaNyalla, Rabu, 6 April 2022.
Menurut dia, perintah Presiden mewajibkan para menteri harus berhenti membuat gaduh dan mengikuti instruksi.
LaNyalla berpendapat Jokowi memperlihatkan ketaatannya terhadap konstitusi dengan menolak penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode.
(BACA JUGA:Puan Setuju Jokowi Minta Menteri Tak Bahas Penundaan Pemilu, Mending Bahas Harga Bahan Pokok)
Senator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur itu mengatakan banyak permasalahan lebih penting yang dihadapi masyarakat ketimbang bicara penundaan pemilu.
"Masyarakat masih menghadapi permasalahan ekonomi dan semakin tertekan dengan tingginya beberapa harga. Saat seperti ini pemerintah harusnya memberi solusi, bukan malah menambah beban pikiran masyarakat dengan masalah penundaan pemilu," ucapnya.
Selain itu, LaNyalla meminta para menteri harus memperlihatkan empatinya kepada masyarakat.
"Jangan ada lagi yang menyuarakan masalah penundaan pemilu atau jabatan tiga periode. Para menteri lebih baik fokus bekerja memulihkan ekonomi yang sedang tidak baik," tutur dia.
(BACA JUGA:Jokowi Minta Menteri Jangan Bahas Perpanjangan Jabatan Presiden, Jadi Kuburan Wacana Penundaan Pemilu)
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga nonkementerian terkait untuk tidak ada lagi yang menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Sumber:
