Perbedaan Awal Ramadan, HNW: Jangan Jadi Ajang Kekisruhan
Ilustrasi Hilal atau bulan. -Dok FIN.CO.ID/ By Afdal Namakule-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Penetapan awal Ramadan antara Pemerintah dan Muhammadiyah berbeda. Meski demikian perbedaan awa Ramadan tersebut jangan dijadikan sebagai ajang kekisruhan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW).
Menurutnya perbedaan penetapan awal Ramadan harus dijadikan pemersatu dan tidak dijadikan sebagai ajang kekisruhan yang bisa memecah belah umat.
(BACA JUGA:Ketua MUI Bilang Ikuti Puasa Pemerintah Jika Ingin Aman Dunia Akhirat, Muhammadiyah: Jangan Menghakimi!)
Terlebih sampai mengganggu khusyuknya ibadah puasa.
"(Perbedaan) Ini untuk mengokohkan ukhuwah di antara umat Islam dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika," katanya melalui keterangan tertulisnya, Minggu, 3 April 2022.
Dijelaskannya, usai dua kali Ramadan umat Muslim terkendala melaksanakan ibadah akibat pandemi Covid-19, karenanya penentuan awal dan akhir Ramadan saat ini disikapi dengan hal yang konstruktif.
(BACA JUGA:MUI Keluarkan Panduan Ibadah Ramadan, Aturan Salat Kembali ke Asal, Shaf Tarawih Dirapatkan)
"Sikapi dengan penuh kebijaksanaan, berdasarkan ilmu dan tanggung jawab keumatan," ujarnya.
Dijelaskannya, apa pun metode yang digunakan untuk menentukan awal Ramadan, semua pihak memulai ibadah puasa wajib pada 1 Ramadhan 1443 Hijriah.
Baik itu yang bertepatan dengan 2 April 2022 Masehi misalnya di Arab Saudi, Mesir, Australia, Amerika Serikat, dan Muhammadiyah.
Maupun yang bertepatan dengan 3 April seperti Indonesia (MUI/NU), Malaysia, Brunei, China, dan Maroko. Oleh karena itu, perbedaan yang terjadi harus disikapi secara proporsional dan dihormati, sebagai wujud toleransi beragama, moderasi, inklusifitas serta kebersamaan.
Ia juga mengingatkan Pemerintah melalui Kementerian Agama untuk memfasilitasi perbedaan tersebut dengan tetap mengundang seluruh pihak yang kompeten. Sebagai contoh Muhammadiyah dengan metode ijtihadnya dalam penentuan awal/akhir Ramadhan.
Hidayat yang juga anggota Komisi VIII DPR RI tersebut mengajak masyarakat khususnya umat Islam untuk menjadikan Ramadan sebagai bulan menguatkan solidaritas dan soliditas keumatan serta kebangsaan.
Sumber:
