Ketua MUI Bilang Ikuti Puasa Pemerintah Jika Ingin Aman Dunia Akhirat, Muhammadiyah: Jangan Menghakimi!
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. --@HaedarNs
JAKARTA, FIN.CO.ID - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir merespons kontroversi pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis yang mengimbau masyarakat mengikuti pentapan awal puasa 1 Ramadan 1443 Hijriah versi pemerintah bila ingin aman dunia akhirat.
Haedar menyatakan MUI sebagai organisasi keagamaan milik publik seharusnya lebih bijaksana dan tidak melayangkan pernyataan kontroversi bernada penghakiman terkait perbedaan itu.
"Nanti, sebelum puasa dimulai malah bisa-bisa sudah batal puasanya, karena mencela dan menghakimi perbedaan ijtihad dengan otoritas keagamaan yang monolitik, padahal setiap ijtihad hatta yang dilakukan atasnama pemerintah pun terbuka untuk benar atau salah," kata Haedar dikutip dari Muhammadiyah.or.id, Sabtu, 2 April 2022.
(BACA JUGA:Awal Puasa 1 Ramadan 1443 Hijirah Berbeda, DPR: Tidak Perlu Diperdebatkan)
Ia menilai, perbedaan awal puasa masih akan terus terjadi lantaran Islam belum memiliki kalender tunggal secara global.
Muhammadiyah, kata dia, sudah sejak jauh-jauh hari mengusulak kalender global yang disepakati tersebut.
"Kini yang diperlukan sikap toleran, rendah hati, dan bijaksana dari semua warga Muslim dan pemerintah maupun para pihak lainnya. Tidak perlu heboh dan saling menyalahkan, apalagi bikin pernyataan-pernyataan yang menghakimi disertai sikap merasa benar sendiri," kata dia.
(BACA JUGA:Ketua KPK Bilang Puasa Jadi Pengingat Setiap Perbuatan Pejabat Negara Diawasi Tuhan)
Sebelumnya, Cholil Nafis membuat pernyataan kontroversi dengan menyebutkan bila ingin selamat dunia akhirat agar mengikuti 1 Ramadan yang ditetapkan oleh pemerintah pada Minggu, 3 April 2022.
Dalam acara yang disiarkan Metro TV pada Jumat, 2 April 202, ia semula mengajak masyarakat menghargai perbedaan awal puasa 1 Ramadan 1443 Hijriah. Ia menejlaskan pemerintah telah menentukan awal puasa pada Minggu, 3 April 2022, berdasarkan acuan wujudul hilal 2 derajat.
Namun lantaran terdapat perubahan acuan wujudul hilal menjadi 3 derajat, maka penetapan awal puasa versi pemerintah dan Muhamadiyah berbeda. Padahal, jika menggunakan acuan sebelumnya, maka tidak ada perbedaan antara awal puasa versi pemerintah dan Muhammadiyah.
(BACA JUGA:Sambut Ramadan 2022, Khabib Nurmagomedov Panjatkan Harapan yang Begitu Mulia)
Hanya saja, dalam pernyataan lanjutannya, Cholil Nafis mengimbau apabila tidak yakin, masyarakat diminta mengikuti 1 Ramadan berdasarkan keputusan pemerintah.
"Kalau mau kita lebih aman dunia dan akhirat ikutlah pemerintah. Ketentuan hakim itu bisa memutus perbedaan antara kita, dan akan bertanggung jawab dunia dan akhirat," ujarnya.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
