Dicecar Pertanyaan oleh Panja DPR, Kemenkes Janji Penuhi Hak Warga Muslim Dapat Vaksin Halal
Ilustrasi - Vaksinadi booster-Issak Ramdhani-fin.co.id
JAKARTA, FIN.CO.ID - Setelah dihadapkan dengan pertanyaan bertubi-tubi dari Anggota Panja Pengawasan Vaksin Covid-19 Komisi IX DPR-RI terkait penyediaan vaksin halal untuk program booster, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, Lucia Rizka Andalusia akhirnya angkat bicara.
Dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis 31 Maret 2022 kemarin, Lucia berjanji akan mengupayakan semaksimal mungkin agar masyarakat muslim mendapatkan haknya memperoleh vaksin halal.
(BACA JUGA:Aliansi Mahasiswa: Wapres Ma'ruf Amin 'Mencla-Mencle', Ulama Tapi Kok 'Paksa' Ummat Disuntik Vaksin Haram)
"Untuk vaksin lain yang statusnya sudah halal kami sampaikan tadi, kami akan meninjau kembali pak. Karena intinya pada tahun 2022 ini kecuali vaksin merah putih tidak ada di perencanaan pembelian vaksin baru," tegasnya menjawab pertanyaan dari Anggota Panja dari Fraksi PPP, Anas Thahir, dikutip Fin.co.id Jumat 1 April 2022.
Selain itu, Rizka menjelaskan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah negara Uni Emirat Arab (UEA), yang menurut kabar berita di sana vaksin pfizer sudah mendapatkan label halal.
"Izin kami kemarin juga atas arahan dari RDP kemarin (Rabu, 30 Maret 2022) ada berita bahwa vaksin pfizer sudah mendapatkan halal dari UEA kami sudah berkoordinasi dengan UEA menanyakan status vaksin pfizer tersebut," terangnya.
Mendengar jawaban tersebut, Anas Thahir kembali menyampaikan pernyataan bahwa dia setuju untuk ditinjau kembali. Namun dia meminta tidak sekedar ucapan, tetapi juga harus direalisasikan oleh pemerintah.
(BACA JUGA:Tarif PPn Jadi 11 Persen Mulai Hari Ini, Harga Sabun Hingga Rumah Dipastikan Naik)
"Saya setuju untuk ditinjau kembali, tapi tidak sekedar ditinjau, tapi juga benar-benar diperlakukan tanpa diskriminasi," tegasnya.
Rizka sebelumnya menyampaikan juga bahwa saat ini sudah ada 10 jenis vaksin yang sudah mendapatkan izin penggunaan darurat (EUA) dari BPOM, namun yang digunakan oleh pemerintah baru 7 jenis vaksin.
"Terkait dengan jumlah vaksin yang sudah diberi EUA BPOM tetapi belum digunakan pemerintah. Memang benar ada 10 vaksin sudah diberikan EUA BPOM dan digunakan oleh pemerintah baik yang hibah maupun pengadaan ada 7 jenis vaksin," jelasnya.
Adapun yang menjadi pertimbangan pemerintah karena saat terjadi gelombang varian delta pada Agustus-September 2021, pemerintah telah mengamankan kontrak sejumlah vaksin dari beberapa negara.
(BACA JUGA:Honda Boyong 16 Model Terbaru di Ajang IIMS 2022 )
.jpeg)
Sumber:
