Istana Presiden dan Wakil Presiden di IKN Nusantara Bakal Terpisah, Alasannya Biar Aman
Kementerian PUPR menjelaskan Istana Presiden dan Wakil Presiden di IKN Nusantara bakal terpisah karena pertimbangan keamanan.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan pemisahan Istana Presiden dan Wakil Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mempertimbangkan alasan keamanan.
"Kenapa Istana Presiden dan Wakil Presiden di IKN dipisahkan? Ini adalah ketentuan. Kalau Istana Presiden dan Wakil Presiden dijadikan satu, maka ketika nanti ada bahaya, kedua istana tersebut bisa terancam. Dengan demikian pemisahan Istana Presiden dan Wakil Presiden karena alasan keamanan," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam konferensi pers daring, Sabtu, 26 Maret 2022.
Menurut Diana, Kementerian PUPR telah berdiskusi dengan Kementerian Pertahanan bahwa Istana Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa dijadikan satu, sehingga memang harus dipisahkan.
Baca Juga
(BACA JUGA:Ketersediaan Air Bersih dan Jalan Logistik jadi Target Awal Pembangunan IKN Nusantara)
"Fungsinya memang terpisah masing-masing, karena alasan keamanan," katanya.
Kementerian PUPR secara resmi mengumumkan Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di Ibu Kota Nusantara, salah satunya untuk Kompleks Istana Wakil Presiden.
Lokasi kawasan Istana Wakil Presiden RI di IKN berada di lokasi yang terpisah dengan kawasan Istana Presiden RI. Adapun luas lahan untuk komplek Istana Wakil Presiden di IKN sebesar 14,8 hektar.
(BACA JUGA:Kementerian PUPR Mulai Garap Infrastruktur Dasar di IKN Nusantara)
Sebelumnya, Kementerian PUPR mengundang masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara ini.
Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk mengundang keterlibatan masyarakat umum dalam proses penyusunan perencanaan konstruksi, sehingga mendapatkan desain terbaik.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan siap mendukung pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara baru di Kalimantan Timur.
Beberapa infrastruktur inti dan strategis akan dikerjakan saat sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan, kaitannya dengan ketersediaan anggaran.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, dalam agenda Media Gathering Forwapu di Bogor, Rabu 23 Maret 2022.
(BACA JUGA:Brantas Abipraya Berkontribusi Bangun Tol dengan Terowongan Kembar Pertama di Indonesia)
Baca Juga
Menurut Zainal, pihaknya saat ini sedang mengajukan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp46 triliun.
Namun untuk kepastian berapa anggaran yang bakal dipercayakan kepada Kementerian PUPR hingga saat ini belum final.
"Kita sudah melakukan pembahasan dengan teman-teman di Kementerian Keuangan. Saat ini sedang berproses. Kami juga menghitung ada adjustment (penyesuaian) kita lakukan sejak awal dan alhamdulillah teman-temen di keuangan sangat support," ujar Zainal.
Beberapa infrastruktur inti yang nantinya akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR diantaranya adalah jalan, sarana prasarana perairan, jembatan, gedung-gedung pemerintah dan lainnya.
(BACA JUGA:Flamboyan Sejati, Vicky Prasetyo 'Gebet' Maria Ozawa)
Dalam proses pembangunannya dipastikan akan dikedepankan aspek keberlanjutan. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu menyatakan bahwa infrastruktur di IKN harus berbeda.
Baca Juga
Zainal menyatakan desain awal pembangunan infrastruktur IKN nantinya akan dikedepankan dengan konsep smart city.
Untuk itu pemerintah bakal menggandeng Korea Selatan (Korsel) untuk memastikan grand design smart city nantinya benar-benar terwujud di dalam IKN Nusantara tersebut.
"Ya jadi kebetulan Korsel mitra pembangunan kita dan mereka berpengalaman membangun ibu kota baru selain Seoul. Itu salah satu kota yang disebut smart city tentu kita ingin melihat seperti apa. Dia jadi partner diskusi kita," sambung Zainal.
Ditambahkan Zainal bahwa saat ini pihaknya sudah mulai mengerjakan proyek infrastruktur dasar. Sebagai contoh jalan dan infrastruktur penyediaan air baku.
Pembangunan infrastruktur dasar yang dilakukan oleh Kementerian PUPR di IKN ini dipastikan tidak mengganggu proyek-proyek infrastruktur lain yang sebelumnya telah direncanakan atau yang sedang dikerjakan.
(BACA JUGA:Satu Rumah Roboh Akibat Hujan Deras Serta Angin Kencang Mengguyur Kota Bekasi)
"Kita yang sudah dilakukan jalanlah, kan logistik kan harus ada, nggak mungkin kita mau membangun namun nggak ada jalan logistiknya. Sehingga yang riil kebutuhan logistiknya kita penuhi dulu," pungkasnya.