Tak Terima Penundaan Pemilu, Gus Umar Sindir Nafsu Berkuasa Jokowi: Gak Cukup 10 Tahun jadi Presiden?
Tokoh NU Umar Hasibuan atau disapa Gus Umar--Instagram/ @umar_hasibuan70
JAKARTA, FIN.CO.ID - Umar Hasibuan atau biasa disapa Gus Umar, tampak menyoroti isu penundaan pemilu yang belakangan ini tengah heboh diperbincangkan.
Gus Umar mengaku heran dengan nafsu berkuasa Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya Presiden Jokowi sudah menjabat sebagai RI 1 sudah 2 periode hampir 10 tahun, menurutnya hal itu dirasa sudah cukup.
(BACA JUGA:Duh! Rombongan 212 Kepergok Asyik Ngerumpi saat Waktu Solat? Warganet: Bilangnya Demo Bela Adzan, Wes Angel)
Gus Umar juga menegaskan, jika memang penundaan pemilu itu dilakukan maka sudah jelas sangat melanggar konstitusi.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Umar melalui akun Twitter pribadinya, @UmarHasibuan75_, pada 6 Maret 2022.
"Menyedihkan bgt seorang kepala negara bicara ini. Sdh jelas menunda pemilu melanggar konstitusi," ujar Gus Umar.
(BACA JUGA:BPJS Syarat Bikin SIM Lewat Inpres, Mardani Sebut Mendingan Lewat Influencer Biar Masyarakat Paham)
"Pak jokowi tahan nafsu berkuasa anda apa gak cukup 10 thn anda jd presiden?," sambungnya.
Sebelumnya, Jokowi menanggapi soal isu penundaan pemilu, menurutnya itu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi.
Namun, ia terus menekankan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi.
(BACA JUGA:Airlangga Tinjau Langsung Operasi Pasar, Pastikan Ketersediaan dan Harga Bisa Dijangkau)
Menyedihkan bgt seorang kepala negara bicara ini. Sdh jelas menunda pemilu melanggar konstitusi. Pak jokowi tahan nafsu berkuasa anda apa gak cukup 10 thn anda jd presiden? https://t.co/RRlYILo5K0 — Umar Hasibuan Al Chelsea (@UmarHasibuan75_) March 5, 2022
"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," lanjutnya.
Di sisi lain, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak penundaan Pemilu 2024. Sebab, ia menilai wacana tersebut menyalahi amanat konstitusi yang menyatakan pesta demokrasi itu diselenggarakan tiap lima tahun sekali.
Sumber:
