PKS Bilang Bukan Waktu Tepat Pindah Ibu Kota Negara: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Siapa yang Naik?
Ilustrasi IKN Nusantara di Penajem Paser Utara-dok fin.co.id-dok fin.co.id
JAKARTA, FIN.CO.ID - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, saat ini bukan waktu yang tepat untuk pindah Ibu Kota Negara, ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Alasannya, jika IKN pindah sekarang, dari sisi keuangan negara berada dalam kondisi tidak baik.
"PKS satu-satunya fraksi di DPR yang menolak RUU Ibu Kota Negara (IKN), karena saat ini kondisi keuangan negara terbebani oleh utang yang mencapai Rp6.700 triliun lebih," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Senin, 21 Februari 2022.
(BACA JUGA:Awas! 5 Jenis Minuman Ini Bisa Buat Ginjal Rusak, Segera Hindari Sebelum Terlambat)
Menurut dia, saat ini yang lebih dibutuhkan negara adalah pemulihan sektor ekonomi yang terpuruk akibat pandemi COVID-19.
"Ini perlu perhatian. Dan lebih baik ini yang diprioritaskan pemerintah terlebih dahulu, agar negara semakin baik dan warga lebih sejahtera", ujarnya.
PKS menilai, saat ini belum prioritas memindahkan Ibu Kota Negara.
Meskipun, disebut biayanya bukan dari APBN, namun dalam UU IKN disebutkan 52 persen dari APBN, dan jika dibangun pada akhirnya rakyat akan menanggung.
"Pembangunan IKN juga membutuhkan dana yang besar dan berdampak pada APBN," kata Syaikhu.
Pada sisi lain, ia menyoroti pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, karena jika ibu kota pindah maka dikhawatirkan akan semakin sepi penumpang.
"Kalau kereta cepat ini jadi, siapa lagi yang akan menumpang karena ibu kota pindah ke Kalimantan," ujarnya.
Menurutnya, penolakan PKS bukan asal menolak saja melainkan sudah melalui proses diskusi kelompok terpumpun hingga menghasilkan keputusan yang terbaik.
Sejalan dengan itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai, seharusnya sebelum membuat kebijakan harus disurvei dulu.
Sumber:
