Kemenkeu 'Pede' Pertumbuhan Ekonomi 2022 Bisa Tembus 5,2 Persen
Ilustrasi Perekonomian 2022-Photo by Nataliya Vaitkevich from Pexels-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu percaya diri (pede) ekonomi Indonesia pada 2022 akan tumbuh sebesar 5,2 persen.
Optimisme itu didorong penguatan investasi dan ekspor, serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat.
"Hal ini tentunya harus didukung oleh upaya pengendalian pandemi yang menyeluruh, termasuk dengan akselerasi vaksinasi secara masif," ucap Febrio dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, 7 Februari 2022.
Selain itu, reformasi struktural juga harus terus diimplementasikan secara konsisten dan komprehensif, guna memperkuat fondasi perekonomian dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional.
Namun demikian, Febrio mengungkapkan adanya sejumlah risiko yang harus terus diwaspadai dan diantisipasi, khususnya penyebaran varian Omicron yang sejak akhir 2021 melanda berbagai negara dan menyebabkan gelombang baru Covid-19.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa gelombang Omicron lebih cepat menyebar dibandingkan varian Delta, namun juga lebih cepat menurun.
(BACA JUGA:LPDB-KUMKM Perkuat Ekosistem Bisnis Koperasi Sektor Riil)
Saat ini, Indonesia juga sedang dihadapkan pada peningkatan kasus harian varian Omicron yang sudah menyentuh angka di atas 36 ribu kasus per 6 Februari 2022, namun tingkat keterisian rumah sakit (BOR) dan kematian masih relatif lebih rendah dibanding gelombang Delta.
"Meskipun demikian, kita harus tetap waspada dengan menjaga disiplin penerapan protokol kesehatan dan berjaga-jaga mempersiapkan berbagai langkah darurat jika diperlukan. Ketersediaan vaksin yang memadai dapat menjadi faktor krusial dalam penanganan pandemi gelombang Omicron," tegasnya.
Untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan,Febrio mengatakan APBN akan fleksibel dan responsif.Di samping risiko pandemi, pemerintah juga mengantisipasi berbagai risiko eksternal seperti tekanan inflasi tinggi, percepatan pengurangan pembelian aset alias tapering off di Amerika Serikat, serta potensi dampak isu geopolitik yang tengah terjadi.
(BACA JUGA:Kabar Baik, Insentif Bagi Wajib Pajak Terdampak Covid Berlanjut)
"Dalam hal ini pemerintah bersama dengan otoritas lain yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus bersinergi menyiapkan bauran kebijakan antisipatif dalam menghadapi risiko-risiko global tersebut. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia," pungkasnya.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
.jpeg)
Sumber:
