Pemerintah Akan Bangun Green and Smart Port di Kawasan Tanjung Pinggir Batam

JAKARTA, FIN.CO.ID - Pemerintah akan membangun pelabuhan baru di Batam sebagai upaya penataan pelabuhan di Indonesia yang lebih efisien, sehingga diharapkan dapat menurunkan biaya logistik. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pada Senin 24 Januari 2022, meninjau lokasi calon pelabuhan baru yang terletak di kawasan Tanjung Pinggir, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Menko Luhut mengatakan, pembangunan pelabuhan baru di Batam merupakan salah satu upaya pemerintah menurunkan biaya logistik di Indonesia yang masih cukup tinggi. 

(BACA JUGA:Dievaluasi, Program Satu Juta Rumah Ditarget Tembus 2 Juta Unit per Tahun)

"Saat ini biaya logistik masih sekitar 23 persen, sementara di negara lain sudah rata-rata 13 persen. Kami menargetkan biaya logistik turun sampai 17 persen  pada tahun 2024, kalau bisa lebih cepat,” kata Menko Luhut dalam keterangannya, Senin 24 Januari 2022. 

Menko luhut menuturkan, akan melakukan penataan pelabuhan-pelabuhan eksisting yang ada di Batam. Saat ini di Pulau Batam terdapat sejumlah pelabuhan eksisting diantaranya yaitu Pelabuhan Batu Ampar, Pelabuhan Sekupang, Pelabuhan Nongsa Pura, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Kabil, dan Pelabuhan Telaga Punggur. 

“Nantinya Pelabuhan di Tanjung Pinggir ini akan dibuat menjadi green and smart port,” tutur Menko Luhut.

(BACA JUGA:Cek Langsung Perbaikan Tol Trans Sumatera, Menteri Basuki Minta Perbaikan Tuntas Sebelum Lebaran)

Pelabuhan di Tanjung Pinggir ini diproyeksikan akan lebih besar dari Pelabuhan Tanjung Priok dan akan diintegrasikan dengan Pelabuhan Kuala Tanjung. Saat ini luas lahan yang ada di Tanjung Pinggir sebesar 94 hektare dan selanjutnya akan diperluas hingga 330 hektare dengan kedalaman airnya sekitar 40 meter.

Pada kesempatan yang sama Menhub menjelaskan, lokasi calon pelabuhan baru di Batam ini sangat strategis karena berhadapan langsung dengan pelabuhan besar di Singapura.

Menhub menyatakan, pembangunan pelabuhan baru ini akan menggunakan skema Business to Business (B2B) sehingga tidak menggunakan APBN. 

(BACA JUGA:7 BUMN Disuntik Modal Pemerintah Rp38,46 Triliun Tahun 2022)

Pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan pelabuhan baru ini. 

“Kami regulator akan mengawal dan membuat timeline dan studi yang matang. Kita lakukan dengan tata kelola yang baik tetapi cepat. Kita harapkan sebelum 2024 pelabuhan ini sudah selesai dan sudah beroperasi,” ucap Menhub.

---

Tentang Penulis

Sigit Nugr

Sumber: