Ledia Hanifa: Arteria Dahlan Lebay, Bahasa Sunda Sebagai Selipan di Rapat, Tak Diharamkan
JAKARTA, FIN.CO.ID - Pernyataan Arteria Dahlan terkait bahasa Sunda terus mengundang kecaman.
Penggunaan istilah dalam bahasa daerah, sebagai selipan atau memperjelas dalam rapat tidak haram hukumnya.
Terlebih pernyataan Arteria Dahlan yang meminta Jaksa Agung pecat Kajati yang pakai bahasa Sunda dinilai berlebihan alias lebay.
Baca Juga
(BACA JUGA:Arteria Dahlan Ogah Minta Maaf ke Orang Sunda: Silakan Lapor ke MKD)
“Meuni lebay kitu si Oom Arteria Dahlan teh… serius kalo kata saya mah, eta teh lebay, berlebihan,” ujar anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah dalam keterangannya, Kamis, 20 Januari 2022.
Dia begitu menyesalkan pernyataan yang dilontarkan politisi PDI Perjuangan tersebut.
Arteria dinilai sangat berlebihan bahkan cenderung menyakitkan masyarakat suku Sunda.
(BACA JUGA:Arteria Dahlan Minta Kajati Berbahasa Sunda Ditindak Tegas, Politisi PKS: Lebay!)
Dijelakannya, kewajiban berbahasa Indonesia memang tercantum di Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
Aturan ini juga dijabarkan lebih lanjut dalam Perpres No 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.
Dikatakannya, ada 14 ranah yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia, diantaranya ranah Komunikasi Resmi di Lingkungan Kerja Pemerintah dan Swasta.
Lalu dalam Laporan Setiap Lembaga atau Perseorangan Kepada Instansi Pemerintahan. Aturan tersebut tercantum dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang No 24 Tahun 2009.
“Namun hal ini tentu tidak berarti penggunaan bahasa daerah yang hanya menjadi penguat, penjelas, selipan, sepanjang acara menjadi haram mutlak. Ibarat kata jatuhnya jadi ‘makruh’ saja adanya tambahan-tambahan ungkapan bahasa daerah,” katanya.
Bahkan menurutnya, pada Undang-Undang yang sama di pasal 42 jelas-jelas tercantum penghormatan, penghargaan dan perlindungan negara kepada bahasa daerah.
Baca Juga
“Jadi bahasa daerah dikembangkan, dilindungi sementara bahasa Indonesia wajib dipakai dalam rapat-rapat resmi, itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan," katanya.
"Kita tetap harus menyosialisasikan, membiasakan hingga kewajiban Undang-Undang ini menjadi sesuatu yang secara otomatis berlaku dalam kegiatan-kegiatan resmi sehari-hari,” sambungnya.
Politisi PKS mengaku pernah mengingatkan Mendikbudristek yang sering menggunakan ungkapan berbahasa Inggris saat rapat kerja, akhir Januari 2020.
“Itu kan rapat resmi, maka saya ingatkan Mas Nadiem untuk berbahasa Indonesia. Mungkin karena beliau lama di luar negeri, ungkapan-ungkapan bahasa Inggris jadi berkali-kali tercetus. Nah, konteks saya saat itu adalah mengingatkan beliau, agar terbiasa,” katanya.
Sebelumnya, Arteria Dahlan mengkritik Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin soal penggunaan bahas Sunda di dalam rapat formal.
Dia meminta JA mencopot salah seorang Jekasaan Tinggi karena menggunakan bahasa Sunda dalam rapat.
"Ada kritik sedikit Pak JA ada Kajati pak dalam rapat dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda," kata Arteria di Kompleks Parlemen, saat gelar rapat dengar pendapat di Senayan, Jakarta, Senin 17 Januari kemarin.