DPD Tanggapi Isu Pilpres 2024 Ditunda: Hargai Konstitusi!

DPD Tanggapi Isu Pilpres 2024 Ditunda: Hargai Konstitusi!

Menteri Investasi dan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia-Instagram -@bahlillahadalia

JAKARTA,FIN.CO.ID- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, Sultan B Najamudin menanggapi pernyataan Menteri Investasi dan Penamaan Modal Bahlil Lahadalia yang mengungkapkan keinginan pengusaha agar pemilihan Presiden 2024 diundur. Sebab alasan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. 

Menurut Sultan B Najamudin, semua orang boleh berpendapat. Dia menyakini, apa yang disampaikan Bahlil Lahadalia tentu punya alasan sendiri. Tapi demikian, negara ini memiliki konstitusi yang mengatur masa jabatan Presiden.

"Yang harus dipahami adalah bahwa kita hidup di negara yang memiliki konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mencerminkan prinsip kekuasaan tertinggi, yakni kedaulatan rakyat. Mari kita hargai Konstitusi dan Kedaulatan Rakyat,” kata Sultan dalam keterangannya, dikutip Kamis 13 Januari 2022.

Dia menilai, apa yang disampaikan Bahlil Lahadalia atas nama pengusaha, tak perlu disalahkan.  

Apalagi, dalam situasi yang belum sepenuhnya pulih ini, perlu mempertimbangkan kembali agenda strategis seperti pemilu untuk dilangsungkan di 2024. 

Dia mengatakan, para pelaku usaha tentu bertanggung jawab untuk memberikan masukan kepada pemerintah, mereka memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional. Tapi berlebihan jika berbicara perpanjang masa jabatan Presiden.

"Rasanya sangat berlebihan jika motifnya hanya karena alasan ekonomi. Janganlah kita berbisnis dengan negara secara terlalu dalam," katanya. 

Dalam sejarahnya, lanjut Sultan, bangsa ini pernah menyaksikan betapa kekuasaan rezim orde lama dan orde baru harus tumbang akibat dorongan politik memperpanjang masa jabatan.

Ia percaya Presiden Joko widodo tidak ingin mencoreng legacy-nya yang sempurna dengan candu kekuasaan ini. 

"Tentu hal ini akan menjadi preseden politik hukum yang buruk bagi masa depan demokrasi kita," ujarnya. 

Dia bilang, motif pemulihan ekonomi untuk mendorong masa jabatan Presiden Jokowi, justru hanya akan menimbulkan kesan bahwa Pemerintah tengah pesimis dan tidak mampu memenuhi target pemulihan ekonomi hingga 2024. 

"Atau karena para pengusaha yang takut kehilangan kesempatan," tutupnya. (dal/fin)

 

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Afdal Nama

Tentang Penulis

Sumber: fin