Jokowi Akan Sidak Natuna

JAKARTA - Konflik yang terjadi di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau, menjadi perhatian serius pemerintah. Presiden Joko Widodo akan datang ke Natuna, untuk melihat pengamanan yang dilakukan TNI di batas wilayah teritorial NKRI tersebut. Tim pendahuluan Kepresidenan melakukan bertemu dengan Bupati Natuna Hamid Rizal guna mempersiapkan kunjungan pada Senin (6/1) malam. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sudah tiba lebih dulu di Natuna, Selasa (7/1). Belum diketahui pasti, kapan Jokowi akan datang ke Natuna. Namun persiapan sudah dilakukan sejak kemarin. Anggota Komisi I DPR RI Syaiful Bahri Anshori menegaskan persoalan zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Laut Natuna, yang diklaim secara sepihak oleh China jangan dipandang sebelah mata. Sebag, hal ini menyangkut kedaulatan Republik Indonesia. "Saya tidak sependapat dengan pernyataan pejabat yang mengatakan persoalan Natuna ini jangan dibesar-besarkan. Bagi saya persoalan Natuna ini tanpa dibesarkan memang persoalan besar. Karena menyangkut kedaulatan RI," tegas Syaiful di Jakarta, Selasa (7/1). Politisi PKB itu mendorong Presiden Jokowi aktif melakukan lobi internasional serta memperkuat diplomasi untuk menjaga kedaulatan NKRI. Pemerintah Indonesia, lanjutnya, harus secara tegas menolak klaim sepihak China. "Menurut hukum internasional maupun argumentasi historis Laut Natuna, Indonesia memiliki posisi yang sangat kuat. Jika perlu kita melakukan gugatan arbitrase internasional melalui mekanisme hukum internasional atas pelanggaran ZEE Indonesia," tuturnya. Terlebih, Indonesia telah mendaftarkan ZEE atas Natuna sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia. Hal tersebut sudah sesuai hukum laut internasional. Selain itu, Pemerintah juga telah membangun beragam infrastruktur di Natuna. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta terus mendorong para nelayan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan di Laut Natuna yang merupakan bagian dari perairan nasional. Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim. dia sepakat KKP harus membangun sektor kelautan dan perikanan nasional secara terus-menerus. Sehingga eksistensi NKRI betul-betul terasa nyata di Natuna. "Dengan cara itu, kita bisa memenangkan pertarungan menghadapi klaim China atau negara lain," paparnya. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan juga mendukung sikap pemerintah Indonesia bersikap tegas dan tanpa kompromi. Menurut dia, terkait kasus di perairan Natuna, sikap tegas pemerintah Indonesia sudah ditunjukkan. Tinggal pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merespons hal tersebut. "Saya memberikan penghargaan dan sangat respek kepada pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan NKRI. Saya mengikuti pernyataan Presiden Jokowi yang tegas. Hal itu juga harus diikuti oleh Menkopolhukam dan Menteri Pertahanan," imbuhnya. Syarief menyebut, China merupakan investor ketiga terbesar di Indonesia. Namun, Tiongkok juga membutuhkan Indonesia. sehingga tidak perlu khawatir dengan implikasi terhadap ekonomi Indonesia dalam menjaga wilayah kedaulatan. "RRT membutuhkan Indonesia. Jadi kita harus tegas dan tidak boleh negosiasi. RRT harus menaati UNCLOS yang diratifikasi bersama," ucapnya. Dia menilai instruksi Jokowi harus tegas dan tidak ada kompromi sudah benar. Menurutnya, pemerintah menyatakan upaya diplomasi bukan berarti negosiasi. Terpisah, Kepala Bakamla (Badan Keamanan Laut) Laksamana Madya TNI Achmad Taufiqoerrochman menegaskan akan melindungi nelayan-nelayan Indonesia yang melaut dan mencari ikan di perairan Natuna. Dia mengingatkan nelayan terkait kondisi cuaca yang memengaruhi ketinggian ombak yang bisa sangat membahayakan. "Yang jadi masalah adalah sekarang ini musim ombaknya besar. Apakah nelayan kita mampu? Kita akan lebih mengedepankan keselamatan," tuturnya. Sebelumnya, sejumlah kelompok nelayan menyatakan kesiapannya untuk melaut di perairan Natuna seiring dengan masuknya nelayan-nelayan China ke perairan tersebut. Seperti nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, menyatakan kesediaannya mencari ikan hingga ke perairan Natuna, sekaligus untuk menjaga kedaulatan NKRI. Mereka juga meminta jaminan keamanan selama melaut. Demikian pula, Aliansi Nelayan Indonesia (Anni) yang menyatakan kesiapannya mengerahkan sekitar 500 kapal besar nelayan untuk mencari ikan di perairan Natuna.(rh/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: