Pilkada Berujung Penundaan, Setelah Sebaran Covid-19 Kian Merajalela

JAKARTA - Penyebaran virus corona baru (Covid-19) ternyata berdampak pada ruang demokrasi di sejumlah negara. Tak terkecuali di Selandia Baru. Baru-baru ini setempat, khususnya dari kalangan oposisi menggagas adanya penundaan rencana penyelenggaraan pemilihan umum pada September mendatang jadi tidak pasti. Memang, Selandia Baru pada awal 2020 berhasil menekan penyebaran Covid-19 sehingga penyakit itu tidak berujung jadi krisis kesehatan di Selandia Baru.  Namun, pasien positif Covid-19 kembali ditemukan di kota terbesar Selandia Baru, Auckland. Baca juga: Kado Hari Kemerdekaan, Obat Covid Harus Segera Diberi Izin Edar Ssetelah pemerintah tidak melaporkan kasus baru selama 102 hari. Alhasil, pemerintah pun kembali memberlakukan karantina di kota tersebut. Jumlah pasien Covid-19 yang masih dirawat di Selandia Baru  hari ini (16/8) mencapai 69 orang. Temuan itu dapat menjadi alasan bagi oposisi, kalangan konservatif, untuk mendesak pemilu 19 September ditunda. Sementara hasil jajak pendapat menunjukkan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern dari Partai Buruh diyakini unggul dalam pemilu. Menanggapi hal ini, Wakil Perdana Menteri Selandia Baru, Winston Peters, juga meminta penyelenggaraan pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung September 2020, ditunda karena adanya kasus Covid-19 yang belum lama ini ditemukan. ”Peluang pendundaan sangat besar,” singkatnya. Baca juga: Ada Kredit bagi Pekerja Terkena PHK, Ini Syaratnya Sementara Menteri Kesehatan John Hipkins saat jumpa pers, Minggu (16/8) menegaskan pemerintah masih bekerja untuk memastikan persediaan masker cukup. Sejauh ini, pemerintah hanya mengimbau penggunaan masker dan tidak mewajibkan masyarakat mengenakan alat tersebut. Temuan kasus positif itu meningkatkan tekanan kalangan oposisi ke Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern untuk menunda penyelenggaraan pemilu. Kasus positif yang minggu lalu ditemukan di kota terbesar Selandia Baru, Auckland, mengancam kemampuan pemerintah menyelenggarakan pemilu yang adil dan bebas pada 19 September, kata Peters, ketua Partai New Zealand First, dalam surat yang ia kirim ke Ardern. Baca juga: Waspada Kampanye Hitam Peters mengusulkan pemilu diselenggarakan pada 17 Oktober atau 21 November 2020. Wakil PM itu berkoalisi dengan Partai Buruh yang mengusung Ardern setelah pemilihan umum pada 2017 gagal menghimpun suara mayoritas untuk Partai Nasional atau Partai Buruh. ”Kami dapat membuat itu (penggunaan masker) wajib dan mengerahkan seluruh aparat untuk menegakkan aturan itu, tetapi yang kita butuhkan adalah kesadaran penuh dari seluruh rakyat Selandia Baru,” kata Hipkins. Sementara itu di negara tetangga Selandia Baru, Australia, jumlah pasien positif perlahan turun, meskipun kasus positif di dua negara bagian terbesarnya, Victoria dan New South Wales masih tinggi. Baca juga: Pilkada untuk Bangun Optimisme Publik Jumlah kasus harian mulai berada di bawah 725, angka tertinggi yang ditemukan pada 5 Agustus. Melbourne, ibu kota Victoria, masih memberlakukan karantina ketat. Menteri Kesehatan Australia Greg Gunt mengatakan jalan yang harus ditempuh otoritas di negara-negara bagian untuk mengendalikan Covid-19 masih panjang. Ia menyampaikan pernyataan itu sebelum Victoria mengumumkan jumlah kasus hariannya. ”Namun, ada tanda-tanda yang menunjukkan jumlah pasien mulai berkurang,” kata Hunt saat diwawancarai Sky News. (fin/ful) Baca juga: Kemenag Gratiskan Sertifikat Halal untuk UKM Omzet Rp1 Miliar

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: