Janji Pemerintah Ditunggu

JAKARTA - Pemerintah meluncurkan sejumlah program baru dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Langkah ini ditempuh sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam menjawab tantangan situasi pandemi terkini. Meski demikian terdapat sejumlah kelemahan yang harus segera dibenahi di tengah merosotnya kondisi ekonomi bangsa. ”Pemerintah meluncurkan eskalasi program-program padat karya, subsidi upah, dan perluasan pemberian kredit,” tutur Menko Perekonomian Airlangga dalam pidato pembuka Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) pada Rabu (26/8), di Jakarta. Program padat karya yang kini tengah berjalan, lanjut Airlangga, segera ditingkatkan intensitasnya. Menurutnya, hal ini dapat mengurangi tekanan pengangguran dan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan diberikan kepada pekerja pegawai swasta. Bantuan akan diberikan sebesar Rp600 ribu/bulan untuk satu orang pekerja selama 4 bulan dan disalurkan dalam 2 tahap, yaitu pada kuartal III dan kuartal IV tahun 2020.

BACA JUGA: Natya Shina Bandingkan Tariannya Lebih Bagus Ketimbang Lia ITZY, Netizen Geram

Tidak sembarang pekerja swasta, Airlangga menyebutkan bahwa terdapat beberapa kriteria pegawai swasta yang dapat menerima bantuan ini. Salah satunya adalah pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta/bulan yang mengalami tekanan akibat Covid-19 dan tenaga kerja aktif yang terdaftar dalam BP Jamsostek. ”Selanjutnya kartu prakerja diprioritaskan untuk mereka yang tidak terdaftar di BP Jamsostek yang sudah diberikan bantuan upah. Kami telah kembangkan kartu prakerja dari skema awal targetnya 2 juta, kini skemanya menjadi 5,6 juta,” lanjutnya. Program perluasan pemberian kredit juga ditujukan bagi rumah tangga dan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Fasilitas bunga 0% disalurkan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperluas. ”Tahap awal dengan target mencapai 2 juta nasabah tahun 2020. Dengan plafon pinjaman diperkirakan Rp6-10 Juta,” kata Airlangga. Dari sisi kesehatan, Pemerintah telah melakukan beberapa kali uji coba. Jumlah tes yang dilakukan di Indonesia juga terhitung cukup masif, yaitu sebanyak 2.077.441 juta. Selain itu, persentase kasus sembuh Covid-19 di Indonesia sebesar 71,50%, lebih tinggi dibandingkan persentasi secara global di angka 68,71%.

BACA JUGA: PKS: Waktu Itu Ahok Bilang Merem Saja Pertamina Untung, Kenyataannya Sekarang?

”Tugas Pemerintah adalah menekan terus fatality rate. Tentunya dengan tingkat kesembuhan 71,50% ini, makin mendorong optimisme bahwa kita sudah pada langkah yang tepat,” tutur Airlangga. Untuk terus mengupayakan penanganan Covid-19, Pemerintah tengah melakukan beberapa inisiatif. Menurut Airlangga, inisiatif terdepan adalah Indonesia dapat mempunyai akses terhadap 30 juta vaksin Biofarma pada akhir tahun. ”Uji klinis dengan Sinovac sedang berlangsung di Bandung. Kita berharap bahwa sampai dengan akhir tahun kita bisa mempunyai akses terhadap 30 juta vaksin produksi di Biofarma. Ini merupakan inisiatif yang paling depan,” tegas Airlangga. Selain itu, uji klinik fase ke-3 antara Kimia Farma dengan Wuhan Institute Biological Products di Uni Emirat Arab (UEA) juga tengah dijalani. Kerjasama pengembangan vaksin juga dilakukan oleh Astra Zeneca, Moderna/Institute of Allergy and Infectious Diseases.

BACA JUGA: Ditanya Jasa Apa Buat Negara? Ferdinand: Saya Jaga NKRI dari Kaum Intoleran

Menurut Menko Airlangga, Pemerintah Indonesia akan memperoleh vaksin sebagai public goods dengan harga direntang 5 hingga 10 dolar melalui GAVI/CEPI. ”Selain itu, kerjasama juga dilakukan antara Kalbe dengan Genexine Korea. Berbagai vaksin ini diharapkan dapat untuk memastikan Covid-19 ini dapat dihentikan atau dimitigasi,” tutup Menko Airlangga. Pernyataan Airlangga mendapat respon dari Ketua DPR RI Puan Maharani. ”Kami mengingatkan pemerintah untuk lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan pendataan terkait bantuan langsung tunai dalam bentuk subsidi gaji untuk pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp5 juta,” tegasnya. Puan juga meminta kebijakan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19 dilakukan bukan hanya cepat, tapi juga harus tepat. ”Kebijakan-kebijakan yang dapat memulihkan perekonomian nasional, juga menyangkut tenaga kerja yang mengalami PHK maupun tidak, dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” kata Puan.

BACA JUGA: Ditanya Jasa Apa Buat Negara? Ferdinand: Saya Jaga NKRI dari Kaum Intoleran

Ditegaskannya pula, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat tidak bisa ditunda, khususnya pada masa pandemi Covid-19 yang membawa dampak luas. Pemerintah, kata wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V itu, harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan yang adil dan berkeperimanusiaan untuk seluruh rakyat. Bantuan untuk pemulihan ekonomi harus benar-benar nyata membangkitkan perekonomian nasional. ”Pelaksanaan transfer subsidi gaji ke rekening pekerja diharapkan dapat dilakukan cepat dan tepat agar dampak pemulihan ekonomi juga bisa dirasakan para pekerja mandiri bergaji di bawah Rp 5 juta. Pemerintah juga mesti memperhatikan dan mencari solusi yang berperikemanusiaan bagi para pekerja yang tidak memiliki keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan,” pesan politisi PDI-Perjuangan itu. Seperti diketahui, Pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) berupa subsidi gaji kepada pekerja. BLT tersebut akan diberikan kepada pekerja swasta dan pegawai pemerintah non Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan di bawah Rp5 juta. Selain syarat gaji di bawah Rp5 juta, pekerja calon penerima juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Subsidi upah yang diberikan tersebut sebesar Rp600 ribu selama empat bulan atau total senilai Rp2,4 juta. Subsidi ini akan diberikan setiap dua bulan atau setiap pembayaran sebesar Rp1,2 juta. Semula direncanakan BLT mulai disalurkan pada 25 Agustus 2020, tapi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan pencairan ditunda karena masih perlu finalisasi data calon penerima. (fin/ful)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: