Pilkada Aman Tiru Amerika

JAKARTA - Kemendagri sangat memperhatikan setiap saran dan masukan yang disampaikan oleh berbagai pihak. Demikian pula halnya dengan pertimbangan penundaan Pilkada yang disampaikan oleh Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PB NU), Muhammadiyah maupun penggiat demokrasi lainnya. Dengan adanya desakan ini Indonesia pun bisa menerapkan metode presidential election seperti di Amerika yakni para voters atau pemilih tinggal mengirim lewat pos ke kantor pos. Ini resiko tertular lebih rendah. ”Kemendagri menyampaikan terima kasih atas hal itu. Penentuan penundaan Pilkada, bukanlah kewenangan Kemendagri, namun berdasarkan aturan perundangan-undangan, hal itu harus disepakati bersama oleh Pemerintah, KPU dan DPR RI,” singkat Kapuspen Kemendagri Benny Irawan kepada Fajar Indonesia Network (FIN) Senin (21/9). Mendagri, sambung Benny tentu akan melakukan langkah-langkah cepat merespon hal ini. Seperti berkoordinasi dengan semua pihak. ”Sekali lagi bahwa ini harus disepakati bersama (Penundaan, Red). Kami apresiasi dan hargai atas masukan yang disampaikan,” imbuhnya. Terpisah, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menegaskan, sebaran wabah Virus Corona (Covid-19) menjadi pertanda bahwa semua pihak harus memaklumi kondisi yang ada. ”Fakta hari ini, bukannya korban jiwa, sampai alat negara atau pejabat negara terkena dampaknya. Apakah demi demokrasi harus menggadaikan keselamatan jiwa rakyatnya. Ini seharusnya kita berfikir jernih,” paparnya. Sebuah tanda sudah dibuktikan dengan terpaparnya Ketua KPU RI Arief Budiman dan 60 pasangan calon Pilkada, maka ini warning dan sinyal perlu di-cancel Pilkada serentak. ”Kalau memang tak bisa maka solusi terbaik pilkada by post atau lewat kantor pos,” sergah Jerry yang dipertegas dalam pesannya kepada FIN. Pemilih, sambung dia, tak perlu datang ke TPS. ”Kita tak tahu mana yang OTG (Orang Tanpa Gejala) ini perlu di waspadai. Memang betul faktor protokol kesehatan dilakukan tapi takutnya banyak yang terpapar virus mematikan ini. Menteri saja Jokowi sudah berjatuhan akibat terkena Covid-19 sebut saja Menhub Budi Karya yang sudah sembuh, Menteri KKP Edhy Prabowo, terakhir Menteri Agama Fachrul Razi. Saya nilai ini terlalu beresiko tinggi,” paparnya. Virus Corona ini juga telah merengut nyawa Sekprov DKI Jakarta Saefullah. Sebetulnya kepala negara dalam hal ini Presiden Joko Widodo harus melihat kondisi pandemi yang terus menggila. ”Setiap hari rata-rata di atas 3000 orang yang meninggal. Dan kini hampir tembus 250 ribu orang. Presiden bisa mengambil sikap untuk menunda. Ini cara dan jalan sederhana yang lebih realistis,” jelasnya. Nah jika ditunda, lanjut Jerry, maka ini akan mencegah korban berjatuhan. ”Saya prediksi selain warga akan ada banyak petugas baik dari Bawasmu maupun KPU akan jadi korban. Tapi ini siapa yang alan bertanggung-jawab apakah sistem new normal Pilkada atau herd immunity akan di gunakan ataupun Pembatasan Skala Besar Pilkada (PSBP),” terangnya. Jerry pun bergharap Pilkada bisa menerapkan presidential election seperti di Amerika yakni para voters atau pemilih tinggal mengirim lewat pos ke kantor pos. Ini resiko tertular lebih rendah. ”Tinggal pengawasan yang diperketat perlu libatkan TNI/Polri,” imbuhnya. Selain perketat protokol kesehatan ada tiga opsi pertama pemilihan dengan protokol kesehatan, kedua pemilihan lewat pos. ”Dan terakhir pemilihan door to door service,” pungkasnya. (fin/ful)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: