JAKARTA - Anggota DPR RI Fadli Zon menilai, rencana penghapuasan mata pelajaran Sejarah sangat tidak depat. Sebab, menurut dia, pendidikan sejarah merupakan instrumen pembentukan jati diri, identitas, serta memori kolektif kita sebagai bangsa.
"Rencana penghapusan itu harus dibatalkan. Secara normatif, kebijankan ini sangat bertentangan dengan semangat dan tujuan pendidikan nasional." Ucap Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/9).
Dikatakan, dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.
BACA JUGA: Rocky Gerung: Jokowi Pastikan Pilkada Tetap Berjalan Agar Gibran tak Kembali Jual Martabak
"Nilai-nilai itu sejatinya terangkum di dalam pendidikan sejarah. "Historia magistra vitae", sejarah adalah guru kehidupan," Ucap Fadli Zon.Fadli Zon berharap, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berhati-hati dalam merancang penyederhanaan kurikulum ini.
Di satu sisi, saya melihat kita memang perlu mendukung penyederhanaan kurikulum, agar tak terlalu membebani siswa-siswa kita, selain juga agar lebih adaptif terhadap kondisi kekinian. Namun, di subyek mana penyederhanaan itu harus dilakukan, saya kira ini harus didiskusikan secara luas dan mendalam terlebih dahulu." Katanya,
Fadli mengatakan, tak sepantasnya ada diskusi diam-diam soal strategis penyederhanaan kurikulum. Semuanya harus dilakukan terbuka. ‘Stakeholder’ pendidikan di Indonesia sangat banyak.
"Kita kan sebelumnya tak pernah mendengar Menteri Pendidikan membentuk tim penyederhanaan kurikulum, atau menggelar diskusi publik terkait persoalan itu. Kenapa kemudian tiba-tiba bisa beredar draf penyederhanaan kurikulum semacam itu?" Katanya.
Sebelumnya, Menterian Pendidikan dan Kebudayaan Madiem Makarim membantah akan menghapus pelajaran Sejaran dari kurikulum.
“Penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai tahun 2022. Pada 2021, kami akan melakukan berbagai macam prototyping di Sekolah Penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional. Jadi, sekali lagi tidak ada kebijakan apapun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum nasional. Apalagi, penghapusan mata pelajaran sejarah,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (20/9).
Dia pun menegaskan masyarakat jangan meragukan komitmennya akan sejarah kebangsaan. Seba, misinya adalah untuk memajukan pendidikan sejarah agar kembali relevan dan menarik bagi anak-anak.
“Kakek saya adalah salah satu tokoh perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia pada 1945. Ayah dan ibu saya aktivis nasional untuk membela hak asasi rakyat Indonesia dan berjuang melawan korupsi. Anak-anak saya tidak mengetahui bagaimana melangkah ke masa depan tanpa mengetahui dari mana mereka datang,” ujarnya.
Ditegaskannya, misi dirinya setelah ditunjuk ebagai Mendikbud adalah kebalikan dari isu yang timbul (penghapusan mata pelajaran sejarah). (dal/fin)
