Jokowi Pertama, Vaksinasi 15 Januari

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan menjadi orang pertama yang menerima vaksin COVID-19. Sementara berdasarkan survei, sebanyak 81,7 masyarakat Indonesia menyatakan siap divaksin. Juru bicara program vaksinasi Kementerian Keehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyebut pihaknya siap menjadikan Presiden Jokowi sebagai orang pertama di Indonesia yang divaksin COVID-19. Untuk perisiapan pelaksanaannya tengah digodok.

BACA JUGA: Komnas HAM Targetkan Laporan Penyelidikan Kasus 6 Laskar FPI Disampaikan Dua Pekan Lagi

"Terkait rencana ini dan sesuai dengan pernyataan Pak Presiden bahwa beliau akan menjadi penerima vaksin COVID-19 pertama, tentunya kami akan menindaklanjuti dan memastikan terkait hal ini," ujarnya, Minggu (3/1). Dijelaskannya, Kemenkes saat ini sudah mengatur segala sesuatu yang dibutuhkan agar Jokowi dapat divaksin. "Langkah-langkah berikutnya akan kami sampaikan pada waktu sesuai dengan tadi. Pelaksanaan vaksinasi ini harus menunggu izin BPOM dan hal-hal lain yang terkait," ujar Nadia.

BACA JUGA: Diisukan Mengandung Bahan Berbahaya, PKS Desak Pemerintah Segera Rilis Uji Klinis Vaksin Sinovac

Untuk dimulainya pelaksanaan vaksinasi, Nadia optimistis dapat dilakukan pada minggu kedua atau ketiga dari Januari 2021. Diperkirakan diperkirakan pada tanggal 15-22 Januari. Hal itu dilakukan mengingat hasil uji klinis di Brazil dan Turki cukup baik. Begitupun hasil uji klinis tahap tiga dari Unpad, Bandung. “Sehingga kita rasanya cukup optimis untuk bisa sesuai dengan jadwal atau penjadwalan yang sudah kita susun bahwa vaksinasi ini bisa kita mulai pada minggu kedua atau ketiga dari Januari 2021,” jelas Siti Nadia, Ahad (3/1).

BACA JUGAl: Larangan Akses-Unggah Konten FPI Dinilai Perlu Diatur Melalui UU, Bukan Maklumat Kapolri

Meski demikian, ditegaskan pelaksanaan vaksinasi tetap menunggu izin penggunaan vaksin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM). Izin ini terkait dikeluarkannya emergency use authorization (EUA) atau penggunaan situasi darurat oleh Badan POM. "Iya tetap (menunggu izin Badan POM). Semoga semua berjalan lancar," ujar dia. Terkait waktu yang dibutuhkan dalam program vaksinasi, Nadia menjelaskan akan memakan waktu sekitar 15 bulan terhitung mulai Januari 2021 hingga Maret 2022.

BACA JUGA: Risma Masuk Kolong Jembatan, Teddy Gusnaidi: Anda Bukan Menteri Jakarta, Jangan Dulu Pencitraan

"Secara total kita membutuhkan waktu 15 bulan yang akan dihitung mulai Januari 2021 hingga Maret 2022. Ini adalah waktu 15 bulan pelaksananaan vaksinasi yang akan kita lakukan secara bertahap," ungkapnya. Rentan waktu tersebut untuk menuntaskan Program Vaksinasi COVID-19 kepada 181,5 juta masyarakat Indonesia. Dan program ini akan serentak di 34 provinsi. "Kami juga ingin mengklarifikasi terkait beberapa pemberitaan bahwa dibutuhkan waktu 3,5 tahun untuk merampungkan vaksin di Indonesia. Kami sampaikan adapun yang disampaikan Pak Menteri dengan waktu 3,5 tahun adalah proyeksi penyelesaian vaksinasi di seluruh dunia. Sementara di Indonesia kita menyelesaikan vaksinasi COVID-19 ini dalam kurun waktu 15 bulan," katanya.

BACA JUGA: Disebut Dedengkot Tua, Hendropriyono Bilang Moral Natalius Pigai Merosot Karena Jadi Pengangguran

Dilanjutkannya, pelaksanaan vaksinasi selama 15 bulan akan berlangsung selama dua tahap. Untuk tahap pertama mulai Januari hingga April 2021. Pada tahap ini target utamanya adalah 1,3 juta tenaga kesehatan serta 17,4 juta petugas publik yang ada di 34 provinsi. Kemudian periode kedua yang berlangsung dari April 2021 hingga Maret 2022, yang akan menjangkau jumlah masyarakat dari sisa periode pertama. Untuk memenuhi target vaksinasi, Kemenkes akan memberdayakan seluruh kemampuannya. Dikatakannya, sebanyak 13 ribu puskesmas, 2500 rumah sakit, dan juga kantor kesehatan pelabuhan (KKP) yang ada di seluruh Indonesia akan dikerahkan.

BACA JUGA: Polri Tindaklanjuti Keputusan Pelarangan FPI, Bakal Tertibkan Simpatisan yang Ngeyel

"Pemerintah telah menyiapkan sebanyak 30 ribu vaksinator yang siap memberikan vaksin kepada 181,5 juta penduduk Indonesia. Sedangkan untuk kebutuhan produk vaksin, pemerintah Indonesia telah menandatangani kesepakatan dari produsen vaksin Sinovac, Novavac dan AstraZeneca," katanya. Meski program vaksinasi tak lama lagi, namun Nadia mengingatkan agar masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M. "Karena perjalanan kita masih panjang untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Vaksin bersama dan penerapan disiplin 3 M dan memperkuat 3 T yang merupakan upaya lengkap dalam menekan COVID-19 secara efektif," kata dia.

BACA JUGA: Ferdinand Hutahaean: Pembubaran FPI Tidak Mencederai Demokrasi, Justru Rawat Kebangsaan

Agar pelaksanaan vaksinasi tepat waktu, Juru Bicara Vaksin COVID-19 Biofarma Bambang Herianto menyebut pihaknya telah mendistribusikan tiga juta dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac ke 34 provinsi di Indonesia mulai Minggu (3/1). "Mulai hari ini vaksin akan kita distribusikan ke 34 provinsi, sudah kami siapkan fasilitas layanan kesehatannya didukung 10 ribu lebih puskesmas, KKP, rumah sakit dan semua sudah disiapkan rantai dinginnya untuk terima vaksin ini," katanya. Diterangkannya, proses distribusi vaksin tidak hanya dilakukan oleh Biofarma melainkan melibatkan banyak pihak termasuk provinsi, kabupaten-kota dan puskesmas.

BACA JUGA: Sebelum Berstatus Tersangka, Unggahan Gisel yang Titipkan Gempi ke Gading Marten Ramai Disorot

Dia memastikan tiap sarana prasarana rantai dingin yang disiapkan telah memenuhi standar spesifikasi vaksin yaitu pada rentang suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Agar kualitas dan mutu vaksin yang diterima masyarakat tetap terjamin. Sementara itu berdasarkan hasil Hasil survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI), sebanyak 81,7 persen responden menyatakan siap mengikuti program vaksinasi. "Sebanyak 81,7 persen responden (masyarakat) menyatakan siap ikut program vaksinisasi COVID-19," ujar Direktur Eksekutif LKPI Arifin Nur Cahyono. Survei tersebut juga menunjukkan 76,6 persen responden merasa puas dan yakin dengan usaha pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah. Program tersebut dinilai responden sangat membantu pada ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19.

BACA JUGA: Tokoh NU Sindir Risma yang Masuk Kolong Jembatan: Gak Laku Lagi Model Jokowi Dulu Bu

"Sebanyak 18,7 persen mengaku tak puas terhadap usaha pemulihan ekonomi nasional. Adapun 4,7 persen tidak menyatakan apapun," ungkapnya. Dari hasil survei juga diketahui bahwa sebanyak 71,8 persen merasa puas dengan penanganan dan penanggulangan COVID-19 oleh pemerintah. Survei yang diadakan LKPI pada 20 hingga 27 Desember 2020 itu dilakukan kepada 1.225 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Penentuan sampel dilakukan dengan metode "mix-mode" karena riset diadakan di era pandemi Covid-19 yang membatasi untuk melakukan wawancara tatap muka. "Oleh karena itu survei jajak pendapat ini dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden yang dipilih secara acak," katanya. Arifin mengatakan survei melalui telepon ini menggunakan petugas wawancara yang telah dilatih untuk mengajukan pertanyaan dan mencatat jawaban yang diberikan responden pada komputer. Diketahui, "margin of error" survei sebesar kurang lebih 2,8 persen dan pada tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.(gw/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: