Kapolri-Wakapolri Satu Paket

JAKARTA - Pergantian posisi Kapolri untuk kali ini disinyalir berbeda dengan sebelumnya. Kali ini potensi penggantian di pucuk tertinggi Korps Bhayangkara tersebut dikemas dalam satu paket Kapolri-Wakapolri. Kabar siapa pengganti Jenderal Polisi Idham Azis hingga saat ini masih misterius. Empat jenderal bintang tiga polisi digadang-gadang sebagai suksesor. Mereka adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pranomo, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar. Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane pemilihan Kapolri kali ini akan berbeda dengan sebelumnya. Neta melihat ada potensi membuat satu paket pergantian kapolri dan wakapolri.

BACA JUGA: Wanita yang Terjun dari Lantai 4 Mal Taman Anggrek Tewas di Tempat

"Komjen Gatot Eddy akan menjadi Kapolri sekaligus mendorong Kabareskrim Komjen Sigit menjadi Wakapolri menggantikan Gatot Eddy," katanya, Rabu (6/1) . Diungkapkannya, gagasan tersebut saat ini semakin serius dibahas kalangan istana jelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR. Dia pun memperkirakan usulan nama calon kapolri itu sudah disampaikan Wanjakti Polri, sedangkan dari Kompolnas diperkirakan baru diserahkan pada Jumat (8/1). "Setelah mendapat usulan nama-nama calon kapolri , Presiden akan memilih satu nama yang kemudian pada Senin 11 Januari 2021 diserahkan kepada DPR agar Komisi III DPR bisa melakukan uji kepatutan, sebelum Kapolri Idham Azis pensiun pada 25 Januari 2021," katanya.

BACA JUGA: BST Mulai Disalurkan, Politisi Demokrat: Dulu BLT Era SBY Dicibir, Sekarang Dikloning

Dikatakan Neta, saat ini di lingkungan Istana sudah mengkristal dua nama calon Kapolri, yakni dari senior Akpol 88 dan junior Akpol 91. Sebab dari kalangan internal Polri berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior sebagai kapolri. Begitu juga untuk posisi wakapolri diharapkan dipilih dari jenderal senior. Jika demikian, menurut Neta, pada priode 2021 sampai 2024, Presiden Jokowi masih bisa mengangkat dua Kapolri lagi. Pertama, figur yang diangkat menjadi Kapolri adalah jenderal senior dengan NRP 65 yang berakhir masa tugasnya di tahun 2023. Lalu pengganti kapolri NRP 65 akan dipilih jenderal dengan NRP 67 atau 68 yang berakhir masa dinasnya di tahun 2025 atau 2026. "Sehingga proses suksesi di tubuh Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan," ungkapnya.

BACA JUGA: Pelari dan Pesepeda Galang Donasi, 8 Ribuan Keluarga Pra Sejahtera Nikmati Sambungan Listrik Gratis

Neta menyebut saat ini suksesi Kapolri berlangsung dalam situasi sosial politik yang penuh dinamika, dengan munculnya kelompok-kelompok garis keras keagamaan. Karenanya Jokowi harus memilih figur kapolri yang tidak hanya loyal, tapi juga mampu mengkonsolidasikan institusinya dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya. "Selain itu figur yang dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam menjaga keamanan masyarakat. Sehingga keberadaan kapolri tsb tidak menjadi beban sosial bagi Presiden hingga usainya masa jabatan Jokowi di 2024," katanya. Kabar yang diutarakan Neta, dibantah Istana. Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan Donny Gahral Adiansyah mengatakan belum ada pembicaraan di lingkungan Istana untuk mengusung Gatot menjadi Kapolri. Bahkan hingga kini belum ada pembicaraan resmi soal nama calon Kapolri lain yang akan dipilih Jokowi.

BACA JUGA: Nadya Mustika Pamer Foto USG, Netizen Sentil Rizky 2R tentang Karma

"Tidak ada, tidak ada. Belum ada nama-nama. Kita tunggu saja, ini masih dalam proses," katanya. Dia mengaku hingga saat ini belum mengetahui pasti kapan Jokowi akan menyerahkan nama calon Kapolri ke DPR. Bahkan ada arahan terkait hal tersebut. Meski demikian, Donny mengatakan semua pihak, termasuk IPW boleh menyampaikan pendapat terkait pergantian pimpinan Korps Bhayangkara. "Ya boleh-boleh saja orang mengira-ngira, tetapi belum ada sejauh yang saya tahu ya," ujar Donny.

BACA JUGA: Pemerintah Jamin Kualitas Vaksin Covid-19 Tidak Akan Rusak Saat Pendistribusian

Sementara itu, Komisi III DPR tengah mempersiapkan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri pada 13 Januari 2021. "Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 dimulai 12 Januari. Komisi III DPR baru melaksanakan rapat internal pada tanggal 13 Januari untuk membahas mekanisme uji kelayakan dan kepatutan," kata Anggota Komisi III DPR, Habiburokhman. Dikatakannya, hingga saat ini pimpinan DPR dan Komisi III belum menerima surat dari Jokowi terkait dengan pengajuan nama calon Kapolri. Terkait figur Kapolri baru, dia menyebut ada beberapa sosok perwira tinggi (pati) senior yang dijagokan. "Ada yang jago di bidang reserse, di bidang humas, dan ada juga yang lama di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)," ujar Habiburokhman.

BACA JUGA: Cara Buzzer yang Rasis ke Natalius Pigai Menunjukan Ketidakmampuan Mereka

Dikatakan politisi Gerindra ini, para kandidat tersebut masih memiliki peluang yang sama besar karena punya prestasi baik dan nyaris tidak memiliki masalah signifikan. Sedangkan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis sendiri telah menyurati Jokowi untuk mencari pengganti. Surat tersebut sudah diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. "Kapolri Jenderal Idham Azis menyatakan bahwa dirinya telah mengajukan surat permohonan penunjukan penggantinya kepada Presiden Joko Widodo," ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. Namun dalam surat tersebut, Kapolri Idham tidak mengajukan nama perwira tinggi Polri pengganti dirinya. "(Kapolri) tidak mengajukan nama, hanya menyampaikan (bahwa) akan memasuki masa pensiun 1 Februari 2021," ucapnya.(gw/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: