Menko PMK Muhadjir Effendy Siap Hadiri Sidang Sengketa Pilpres di MK
Menko PMK Muhadjir Effendy.-FIN-Kementerian
FIN.CO.ID- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengaku telah menerima surat undangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri sidang sengketa pemilu.
"Sudah, sudah (menerima surat dari MK)," kata Muhadjir di Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu, 3 April 2024.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan siap menghadiri undangan tersebut.
"Iya lah wong diundang pasti hadir saya," ungkapnya.
BACA JUGA:
- Pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto, PDI Perjuangan: Usai Sengketa Pilpres di MK Rampung
- Hari Ini Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024, Begini Persiapan MK
Muhadjir mengaku dirinya juga telah diizinkan oleh Presiden untuk menghadiri panggilan tersebut.
"Diizinkan (hadir panggilan MK)," tutupnya.
Sebagaimana diketahui, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memastikan bahwa Majelis Hakim bakal memanggil sejumlah menteri dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
Suhartoyo mengatakan, MK akan menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo pada Jumat, 5 April 2024.
Menteri-menteri yang dipanggil adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
"Yang pertama yang perlu didengar oleh MK adalah Muhadjir Effendy Menko PMK, Airlangga Hartarto Menko Perekonomian, Sri Muyani Menkeu, Tri Rismaharini Mensos, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)," kata Suhartoyo di penghujung sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin sore, 1 April 2024.
BACA JUGA:
- MK akan Umumkan Putusan Perkara Sengketa Pilpres pada 22 April
- Kapolri Izinkan Kapolda Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK: Boleh Saja, Saya Tinggal Tunggu Namanya Saja
Menurutnya, lima pihak yang dipanggil tersebut dikategorikan penting oleh MK. Sebab MK perlu mendengarkan keterangan dari pihak tersebut dan menepis anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mengakomodir permohonan Kubu Anies-Muhaimin dan Kubu Ganjar-Mahfud.
Menurut Suhartoyo pemanggilan kepada pihak-pihak tersebut penting dilakukan.
.jpeg)
Sumber:
