Waduh, DPR Tolak Pindah ke IKN, Maunya Tetap di Jakarta
DPR RI Menggelar rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.-dok fin.co.id-dok fin.co.id
FIN.CO.ID- Anggota DPR RI menolak kantor DPR RI dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN). Hal itu disampaikan dalam rapat bersama pemerintah terkait harmonisasi DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) terkait RUU DKJ atau Daerah Khusus Jakarta pada Senin 18 Maret 2024.
Dengan adanya RUU DKJ ini, Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota Negara, Jakarta menjadi Kota Ekonomi. Sementara pusat pemerintahan akan berada di IKN termasuk kantor DPR RI.
Penolakan DPR RI pindah ke IKN disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Achmad Baidowi.
"Sekalian dibikin kekhususan bisa enggak misalkan di (RUU) DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi," kata Awiek sapaan akrabnya, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin 18 Maret 2024.
BACA JUGA:
- Prabowo Tinjau Pembangunan Gedung Istana Negara di IKN, Persiapan Jelang HUT RI
- Desain Mabes Polri di IKN Disebut Seperti Hotel Nusa Dua Bali
Polisitik PPP ini mengusulkan agar pusat kegiatan DPR RI terap berada di Jakarta hingga disebut sebagai Kota Legislasi.
"Supaya kekhususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen, atau ibu kota legislasi gitu. Begitu usulan ya dari, ndak dalam hal-hal tertentu artinya apa? Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tapi pusat kegiatannya ada di DKJ, kita lempar itu," ujarnya.
Namun permintaan Achmad Baidowi ditolak oleh Pemerintah yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro.
Suhajar Diantoro meminta agar DPR RI juga pindah bersama dengan pindahnya aktivitas pemerintah di IKN.
"Jangan biarkan kami saja di sana, kita itu harus bersama dalam konteks negara kesatuan," ujar Suhajar.
BACA JUGA:
Awiek kemudian merespon Suhajar Diantoro, dia bilang bahwa kativitas DPR RI tidak membiarkan pemerintah sendiri di IKN.
"Tidak membiarkan pemerintah di situ, jadi aktivitas di keparlemenan ada juga di situ, tapi fokusnya, pusatnya di sini, di DKJ gitu," tutur Awiek.
Suhajar lalu mengatakan bahwa, pemerintah terap komitmen agar semua dapat pindah ke IKN.
.jpeg)
Sumber:
