Jokowi Diusulkan Jadi Ketua Koalisi, Pengamat: Satukan Saja Semua Partai, Ketua Umumnya Jokowi
Pengamat Politik Citra Institute Efriza.--
fin.co.id - Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sosok yang memimpin koalisi partai politik yang punya kesamaan visi menuju Indonesia emas direspons pengamat politik Citra Institute Efriza.
Efriza menilai, wacana Jokowi memimpin koalisi partai politik yang memiliki kesamaan visi merupakan langkah keliru.
Ia mencurigai bahwa ide tersebut adalah sebuah kongsi jahat dalam mengelola negara.
"Presiden Jokowi boleh yang mengendorse Prabowo, ia juga boleh yang menjadi king maker sebelum Pilpres," ujarnya kepada fin.co.id Rabu 13 Maret 2024.
BACA JUGA:Bawaslu Tanggapi Pengunduran Diri Caleg NasDem NTT Ratu Ngadu Bonu Wulla
Ia menilai, jika selama sebelum Pilpres, hal tersebut masih lumrah.
"Tapi tidak karena menang koalisi ini, kemudian dalam memerintah Jokowi diistimewakan, itu pemikiran konyol," imbuhnya.
Ia mengigatkan bahwa jika Presiden Jokowi sudah selesai masa jabatannya, ia tidak bisa mencampuri urusan pemerintahan yang baru dari Presiden Prabowo jika terpilih.
"Kebijakan Pemerintahan Jokowi boleh saja dilanjutkan oleh Prabowo, tapi bukan artinya Prabowo sebagai presiden bak 'kerbau dicocok hidungnya'. Kita punya preseden dengan Sekretariat Gabungan (Setgab) dari partai koalisi di masa SBY," terangnya.
BACA JUGA:Elite Parpol Berpotensi Gagal Jadi Wakil Rakyat di Senayan, Ada Prasetyo, Krisdayanti, dan HT
"Hanya saja kala itu yang memimpin juga partai koalisi secara bergantian. Sehingga masih wajar jika menempatkan SBY sebagai Ketua Koalisi untuk menjalankan pemerintahannya, karena itu masih pemerintahan SBY yang masuk periode keduanya," sambungnya.
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang juga menuturkan, Prabowo tidak punya kewajiban menjalankan semua kebijakan Jokowi meski ia menjanjikan keberlanjutan.
"Jika usulan PSI dijalankan ini artinya koalisi bernapaskan kongsi jahat dalam mengelola negara. Jika disetujui oleh partai-partai politik di pemerintahan artinya independensi partai masing-masing sudah hilang, bahasa sarkasnya, jadi mending satukan saja seluruh partai dengan ketua umumnya Jokowi," tandasnya. (Sabrina Hutajulu)
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
