TPN Ganjar-Mahfud Bakal Hadirkan Kapolda Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Begini Respon Kompolnas
Kompolnas akan mengawasi anggota Polri yang menjadi saksi pada sidang sengketa Pilpres di MK--ist
FIN.CO.ID - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD berencana akan membawa seorang kapolda menjadi saksi dalam sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan pihaknya akan ikut mengawasi jika sengketa Pilpres 2024 melibatkan personel Polri sebagai saksi pada persidangan.
“Ya kami akan mengawasi. Jika prosedur kehadiran saksi nantinya dinyatakan sesuai Peraturan MK,” kata Poengky, Rabu, 13 Maret 2024.
Poengky menerangkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) mengharuskan personel Polri yang dihadirkan dalam sidang sengketa harus mendapat izin dari atasan.
Aturan ini disebutkan dalam sidang sengketa Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, pada tahun 2016, di mana saksi yang dihadirkan anggota kepolisian.
Namun, keterangan dari kepolisian secara sambungan video konferensi tersebut tidak jadi dilakukan dikarenakan mereka tidak mendapat surat izin dari Kapolda Papua selaku pimpinan.
Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna kala itu mengatakan anggota kepolisian, Panwas dan sebagainya boleh saja memberikan keterangan pada persidangan dengan syarat harus mendapat izin dari atasan.
BACA JUGA:
- MKMK Pastikan Anwar Usman Tak Bisa Adili Sengketa Pemilu 2024
- Ganjar Sebut TPN Masih Bekerja Kumpulkan Bukti-Bukti Kecurangan Pilpres hingga Tanggal 20 Maret
Definisi saksi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), dan anggota kepolisian tidak tergolong sebagai saksi. Statusnya sebagai pemberi keterangan semata, karena dalam konteks pidana, polisi bertindak bukan atas dasar perseorangan, namun patuh pada instruksi atasan.
Berdasarkan PMK itu, kata Poengky, maka anggota kepolisian yang dihadirkan baru dapat didengar keterangannya pada sidang yang terbuka untuk umum. Tentunya dapat menilai keterangan yang bersangkutan adalah MK.
“Kompolnas akan menggunakan putusan MK sebagai kajian untuk melakukan analisa dan membuat rekomendasi,” kata Poengky.
Terkait pernyataan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang akan membawa sejumlah bukti dan saksi saat melakukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, salah satu saksi yang akan dihadirkan adalah seorang kepala kepolisian daerah (Kapolda), Poengky menyebut tidak mengetahui pasti siapa Kapolda yang dimaksud.
“Kami tidak tahu siapa yang dimaksud, dan apakah yang bersangkutan masih aktif atau sudah purna tugas,” kata Poengky.
Poengky menegaskan bahwa netralitas personel Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 ayat (1) dan (2), yang dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin Polri Pasal 5 huruf b, serta aturan Kode Etik Polri Pasal 4 huruf f Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.
Sumber:
